Pemilih dipaksa untuk beralih dari pola memilih yang berbasis personaliti nasional (figure-oriented) menjadi berbasis evaluasi kinerja lokal (performance-oriented).

Ini mendorong terciptanya apa yang disebut V.O. Key Jr. sebagai "The Responsible Electorate"—pemilih yang rasional, yang menilai kandidat lokal berdasarkan isu-isu lokal yang riil (seperti infrastruktur daerah, pelayanan publik, dan kesejahteraan daerah), bukan berdasarkan narasi populis Jakarta.

Pesan utama putusan ini sangat teoretis: Menang di Jakarta tidak berarti menang di seluruh Indonesia. Politik lokal bertransformasi menjadi arena yang sepenuhnya independen, memaksa institusi partai politik untuk melakukan kaderisasi riil hingga ke akar rumput (grassroots) jika ingin mempertahankan eksistensinya.

Secara teoretis, desain pemilu serentak satu hari yang lalu berakar dari paradigma sentralistik yang terselubung, di mana daerah dianggap sebagai sub-ordinat atau sekadar "perpanjangan tangan" dari konsensus politik nasional.

Penyeragaman waktu pemilu memaksa konfigurasi koalisi di daerah harus "sepaket" dengan koalisi presiden di pusat demi efisiensi linier.

Menurut teori desentralisasi politik yang dikembangkan oleh Brian Smith, desentralisasi yang seutuhnya mengandaikan adanya akuntabilitas lokal (local accountability). Putusan MK ini mengembalikan hakikat otonomi tersebut.

Ketika kepala daerah dan DPRD dipilih 2,5 tahun setelah presiden, basis dukungan politik di daerah bisa sangat cair dan berbeda total dengan pusat. Daerah tidak lagi harus “sepaket” dengan presiden.

Baca Halaman Selanjutnya..