Oleh karena itu, penguatan sistem evaluasi internal berbasis indikator kinerja sangat penting untuk menunjang transparansi dan akuntabilitas daerah.

Monitoring terhadap Key Perfomance Indicator (KPI) fiskal dan indikator kinerja daerah dapat digunakan hasilnya untuk pengendalian internal dan sebagai alat negosiasi insentif.

5. Pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD)

Kebijakan mengenai DAD masih tergolong baru, namun potensinya besar dalam menopang keuangan jangka panjang. Daerah dengan kapasitas fiskal memadai dapat membentuk DAD melalui perda, dengan sumber dana seperti SILPA atau lainnya.

Pengelolaan DAD harus hati-hati dan dilakukan oleh lembaga resmi seperti BUD atau BLUD, serta diinvestasikan pada instrumen yang aman dan berkelanjutan.

6.Sinergi Pendanaan dan Kemitraan

Pemda perlu menjajaki berbagai bentuk kerja sama, baik dengan sektor swasta maupun organisasi lingkup pengusaha dan masyarakat, untuk memperluas basis pembiayaan pembangunan.

Di tengah kebijakan efisiensi, pendekatan kolaboratif menjadi alternatif penting untuk memastikan keberlangsungan layanan publik dan program prioritas.

Penutup

Menggagas Masa Depan Keuangan Daerah" menekankan perlunya kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, dan transformasi digital untuk transparansi.

Arah baru kebijakan ini bertumpu pada tata kelola adaptif, akuntabilitas digital, serta kolaborasi strategis dengan sektor swasta untuk pembiayaan pembangunan.(*)