Bagi Maluku Utara, penyediaan kapal riset masih dominan berada pada bidang ilmu kelautan dan perikanan, atau teknik perkapalan.

Padahal kajian sosiologis, antropologi, psikologi, sejarah, dan kebijakan publik yang berbasis pulau, juga memerlukan dukungan kapal riset sebagai instrumen pembangunan maritim nasional dan daerah yang masih relatif minim diperhatikan.

Kondisi tersebut menyebabkan pembahasan mengenai kapal riset kerap terpisah dari isu pembangunan wilayah kepulauan, kedaulatan maritim, dan keadilan ekologis.

Hal lain, kurangnya integrasi antara perspektif teknologi dan pendekatan sosial-humaniora dalam studi-studi dengan menggunakan kapal riset.

Pengembangan kapal riset, memungkinkan tidak hanya berkaitan dengan inovasi teknologi, tetapi juga menyangkut kapasitas sumber daya manusia, kebijakan negara, pendanaan riset, serta relasi global dalam produksi pengetahuan kelautan dan kepulauan yang menjadi basis riset, termasuk ilmu sosial.

(IV). Dengan begitu, diperlukan pendekatan multidisipliner yang mampu melihat kapal riset sebagai bagian dari sistem sosial, politik, dan ekologis yang lebih luas.

Pertanyaannya, mampukah kampus-kampus di wilayah kepulauan Maluku Utara menghadirkan kapal riset yang representatif untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat?

Baca Halaman Selanjutnya..