‎Haltim, malutpost.com -- Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Aqshan Sadikhin, menilai respons cepat yang dilakukan PT Feni Haltim (FHT) dalam menangani insiden sedimentasi akibat curah hujan ekstrem perlu diapresiasi.

Menurut Aqshan, respons cepat tersebut menunjukkan keseriusan atau bentuk tanggung jawab PT FHT dalam menjalankan tata kelola lingkungan.

Ia menyebut, saat terjadi sedimentasi atau limpasan material akibat cuaca ekstrem, langkah krusial penting yang harus dilakukan adalah mengisolasi area terdampak dan menghentikan sumber pencemaran.

‎"Respons cepat ini menunjukkan tata kelola lingkungan yang proaktif dan kesigapan dalam memitigasi dampak lanjutan," kata Aqshan, Senin (1/6/2026).

‎Aqshan menjelaskan, penghentian sementara aktivitas di area terdampak merupakan bagian dari standar operasional prosedur (SOP) tanggap darurat lingkungan yang lazim diterapkan dalam kawasan industri terintegrasi maupun proyek pembangunan skala besar.

‎"Ini sangat penting untuk mencegah kerusakan yang lebih luas sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan asesmen dampak lingkungan secara menyeluruh," katanya.

‎Ia mengatakan, kecepatan perusahaan dalam melakukan intervensi pasca kejadian memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pemulihan lingkungan.

‎"Semakin cepat tindakan yang dilakukan, semakin kecil area persebaran sedimen dan semakin cepat pula proses pemulihan ekologis dapat berlangsung," tuturnya.

‎Dari sisi teknis, Aqshan menilai penggunaan geotube sebagai sarana pengendalian sedimen merupakan metode yang efektif karena banyak yang digunakan dalam berbagai proyek pengelolaan lingkungan.

‎"Geotube sangat efektif sebagai metode dewatering. Material permeabel-nya mampu menahan partikel padat atau sedimen secara maksimal, sementara air yang telah terfiltrasi dapat mengalir keluar dengan lebih bersih," jelas dia.

‎Selain itu, pemasangan geotekstil dan program stabilisasi lereng juga dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang. Karena, geotekstil berfungsi melindungi permukaan tanah dari erosi serta meningkatkan stabilitas lereng terhadap gerusan akibat hujan berintensitas tinggi.

Sehingga sambung Aqshan, pembangunan tanggul sedimentasi, sistem drainase, dan infrastruktur pengendalian limpasan air merupakan praktik yang lazim dan menjadi bagian dari Best Management Practices (BMP) dalam pengelolaan lingkungan industri modern.

‎"Kombinasi tanggul sedimentasi, drainase, dan geotube merupakan pendekatan berlapis yang diakui secara ilmiah, karena sangat efektif dalam mengendalikan sedimen dalam jumlah besar," tuturnya lagi.

Meski begitu, proses rehabilitasi lingkungan terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan perusahaan, mulai dari asesmen kerusakan awal, pembersihan sedimen, stabilisasi area sumber erosi, restorasi vegetasi hingga monitoring berkala kualitas lingkungan.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah sebagai regulator dan verifikator independen dalam mengawasi proses pemulihan lingkungan.

Di sisi lain, pelibatan masyarakat lokal dinilai mampu memperkuat efektivitas rehabilitasi sekaligus membangun kembali kepercayaan publik.

‎"Transparansi perusahaan kepada masyarakat merupakan fondasi penting dalam prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Keterbukaan informasi dapat mencegah misinformasi dan memperkuat kepercayaan publik bahwa perusahaan bertanggung jawab penuh terhadap proses pemulihan," cetusnya.

‎"Yang jelas, secara akademis, langkah-langkah PT FHT menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen kuat dan bertanggung jawab dalam menangani dampak yang terjadi," tambahnya.

‎Ia juga berharap insiden tersebut dapat menjadi pelajaran penting bagi perusahaan, mengingat kawasan industri ini masih dalam tahap konstruksi, sehingga sistem pengelolaan lingkungan ke depannya dapat dirancang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem sebelum operasi penuh berjalan.

‎"Ke depan, perusahaan perlu melakukan monitoring independen, memperkuat infrastruktur retensi air yang berbasis ketahanan iklim, serta menjaga komunikasi yang transparan dengan seluruh pemangku kepentingan agar proses rehabilitasi berjalan optimal dan berkelanjutan," pungkasnya. (one)