Dalam perspektif Political Ecology dan Social-Ecological Systems, kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal sedang dipaksa masuk ke dalam sistem ekonomi ekstraktif yang sangat rentan terhadap keputusan elite politik dan pasar global.

Lebih keras lagi, pemerintah daerah sebenarnya turut bertanggung jawab karena gagal menggunakan momentum booming/ledakan nikel untuk membangun transformasi ekonomi jangka panjang.

Puluhan triliun rupiah berputar di kawasan industri. Produksi nikel mencapai puluhan juta ton per tahun, namun pertanyaan besarnya adalah di mana investasi besar-besaran untuk ketahanan masyarakat pesisir?

Di mana roadmap pascatambang daerah? Di mana perlindungan nelayan tradisional? Di mana rehabilitasi ekologis yang benar-benar transparan? Di mana desain ekonomi lokal yang tidak bergantung total pada tambang?

Jangan sampai pemerintah daerah baru panik ketika PHK mulai terjadi dan ekonomi mulai melambat. Sebab jika itu terjadi, berarti pemerintah sejak awal memang tidak pernah sungguh-sungguh menyiapkan masa depan daerahnya sendiri.

Yang dibutuhkan Maluku Utara hari ini bukan sekadar investasi besar, tetapi visi besar. Bukan hanya hilirisasi industri, tetapi juga hilirisasi kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi cepat, tetapi ketahanan sosial-ekologis jangka panjang.

Kalau tidak, maka generasi mendatang hanya akan mewarisi tiga hal, yakni lubang tambang, kerusakan ekologis, dan ketergantungan ekonomi. Dan ketika nikel habis, daerah baru akan sadar bahwa selama ini mereka kaya mineral, tetapi miskin arah pembangunan. (*)