Apa arti kawasan industri raksasa jika desa-desa pesisir masih menghadapi keterbatasan air bersih, pendidikan, kesehatan, dan ketimpangan akses ekonomi?

Apa arti ledakan investasi jika masyarakat lokal tetap bergantung pada satu sektor yang sangat rapuh terhadap kebijakan global dan fluktuasi harga mineral?

Kasus ini memperlihatkan kegagalan serius pemerintah daerah membaca masa depan daerah tambang. Pemerintah di Halmahera Tengah selama ini terlalu percaya bahwa industri nikel akan menjadi mesin kemakmuran permanen.

Padahal tambang memiliki siklus yang sangat jelas dimana ekspansi, puncak produksi, penurunan, lalu pascatambang. Tidak ada tambang yang abadi.

Tetapi ironisnya, banyak daerah tambang di Indonesia justru membangun ekonominya seolah-olah mineral tidak akan pernah habis. Lebih menyedihkan lagi, sebagian pemerintah daerah seolah kehilangan daya kritis terhadap industri ekstraktif.

Sebaliknya, daripada menjadi pengontrol yang menjaga kepentingan masyarakat dan lingkungan, pemerintah justru sering berubah menjadi “penyambung lidah investasi”.

Kritik terhadap sedimentasi, pencemaran, konflik ruang laut, atau kerusakan ekologis sering dianggap mengganggu iklim investasi. Padahal tugas pemerintah bukan hanya menjaga kenyamanan korporasi, melainkan menjaga masa depan rakyatnya.

Baca Halaman Selanjutnya..