Ternate, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bergerak cepat memastikan ketersediaan energi tetap aman di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu.

Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Malut, Samsuddin A. Kadir, menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis (23/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Malut membawa misi memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, petani, dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada energi.

Di hadapan Ketua Tim Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, Sekprov menyampaikan pesan gubernur agar masyarakat lapisan bawah tidak terbebani. Ia menyoroti perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang sempat memicu kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen.

"Ibu gubernur berpesan agar masyarakat kecil jangan sampai terbebani. Meskipun pengguna LPG rumah tangga relatif kecil, penggerak ekonomi seperti penjual roti, warung lalapan, dan UMKM sangat bergantung pada energi ini," kata Samsuddin.

Ia menegaskan, kenaikan energi berpotensi mendorong inflasi karena berdampak langsung pada harga pangan.

Untuk mengendalikan inflasi daerah, Pemprov Malut telah mengusulkan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong percepatan pembangunan SPB Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan agar nelayan lebih mudah memperoleh solar. Menanggapi hal tersebut, Syarif Fasha memberikan dukungan penuh.

"Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap bisa membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari dinas terkait. Hak rakyat harus sampai ke tangan rakyat," tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPH Migas, Wahyudi Anas, memastikan pengawasan distribusi BBM akan diperketat guna mencegah penyimpangan. Ia juga menjanjikan percepatan penambahan kuota minyak tanah untuk mengantisipasi kelangkaan di akhir tahun.

Dari sisi pasokan, PT Pertamina Patra Niaga melalui Executive GM Regional Papua Maluku, Awan Rahajo, menyampaikan bahwa ketahanan stok energi di Maluku Utara dalam kondisi aman.

Stok LPG tercatat mampu bertahan lebih dari 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tetap terjaga dengan suplai kapal yang rutin ke empat terminal BBM, yakni Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.

Pemprov Malut juga mengandalkan program SPBU Satu Harga untuk menekan disparitas harga energi di wilayah terpencil. Hingga 2029, direncanakan penambahan lima titik baru guna memperluas akses energi bagi masyarakat.

"Kami ingin memastikan seluruh masyarakat Maluku Utara, baik di pulau terluar maupun di perkotaan, merasakan kehadiran pemerintah melalui energi yang terjangkau," ujar Sekprov.

Rapat koordinasi tersebut turut menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat digitalisasi pengawasan BBM melalui sistem X-Star, guna memastikan penyaluran subsidi lebih tepat sasaran. (nar)