Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan energi daerah melalui penguatan sinergi dengan Pertamina Patra Niaga serta berbagai pemangku kepentingan.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Halmahera Room Bela Hotel Ternate, Selasa (21/04/2026).

FGD yang mengangkat tema efisiensi pendistribusian LPG non-subsidi (NPSO) ini menjadi forum strategis untuk merespons tantangan geopolitik global yang semakin dinamis dan berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi di daerah.

Sekda menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap langkah-langkah strategis guna menjaga ketersediaan energi, khususnya LPG.

"Pemerintah Provinsi Maluku Utara pada prinsipnya mendukung penuh setiap langkah strategis dalam rangka menjaga ketahanan energi daerah, terutama di tengah tantangan global yang tidak menentu," kata Samsuddin.

Ia menekankan, bahwa keberhasilan pengalihan supply point LPG non-subsidi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar pihak.

"Sinergi, koordinasi, dan komunikasi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, instansi vertikal, serta seluruh stakeholder menjadi kunci utama," tambahnya.

Selain itu, Pemprov Malut mendorong adanya sistem monitoring bersama yang berkelanjutan agar setiap dinamika di lapangan dapat direspons secara cepat dan tepat.

"Melalui forum ini diharapkan dapat dirumuskan langkah monitoring berkelanjutan, sehingga jika diperlukan penyesuaian, kebijakan bisa diambil secara cepat dan tepat," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan empat arahan strategis Gubernur Maluku Utara untuk memperkuat distribusi LPG di wilayah tersebut, yaitu:

1. Meminta Pertamina mengkaji opsi distribusi langsung dari Sorong ke Ternate guna memangkas rantai pasok.

2. Mendorong Dinas Perhubungan mengusulkan trayek tol laut khusus LPG rute Ambon–Ternate atau Sorong–Ternate kepada Kementerian Perhubungan.

3. Mempercepat kajian pembangunan SPBE di Sofifi sebagai solusi jangka panjang.

4. Membentuk tim kecil lintas sektor yang melibatkan Pemprov, Pertamina, Hiswana Migas, Dinas Perhubungan, dan Bank Indonesia untuk merumuskan skema charter bersama atau subsidi angkut melalui APBD, dengan target penyelesaian dalam dua minggu.

Sekda menegaskan bahwa arahan Gubernur berfokus pada tiga hal utama, yakni memastikan ketersediaan stok, kelancaran distribusi, dan stabilitas harga LPG di masyarakat.

"Stok harus aman, distribusi lancar, dan harga tetap wajar. Jangan sampai masyarakat kembali menggunakan minyak tanah karena LPG terlalu mahal," tegasnya. (nar)