Konsekuensi Keterlambatan Infrastruktur di Halmahera Selatan
Tragedi Laut Bibinoi

Persoalan keselamatan tidak berhenti pada infrastruktur darat. Sistem informasi cuaca juga memperlihatkan kelemahan serius. Di wilayah perairan seperti Halmahera Selatan, peringatan dini cuaca seharusnya menjadi instrumen utama mitigasi risiko.
Namun informasi yang tidak sampai secara langsung dan tepat waktu kepada masyarakat pengguna motor kayu pada dasarnya adalah informasi yang gagal. Dalam kondisi ini, keselamatan pelayaran bergantung pada spekulasi dan keberuntungan, bukan perlindungan sistemik.
Hingga hari ini, masih ada korban yang belum ditemukan. Fakta ini menegaskan bahwa kegagalan sistem transportasi dan infrastruktur tidak mengenal latar belakang sosial. Akademisi, mahasiswa, nelayan, perempuan, dan anak-anak berada dalam posisi yang sama rentannya.
Tragedi Laut Bibinoi memperlihatkan bahwa keterlambatan pembangunan bukan hanya persoalan waktu, tetapi persoalan nyawa manusia. Oleh karena itu, tragedi ini harus direspons dengan langkah konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara harus segera menetapkan penyelesaian jalan lintas Babang–Pigaraja–Wayaua sebagai prioritas mendesak, dengan tenggat waktu yang jelas dan mekanisme pengawasan yang terbuka bagi publik.
Tidak boleh lagi ada alasan penundaan atas nama prosedur birokrasi. Selain itu, pemerintah perlu menyusun kebijakan perlindungan transportasi laut rakyat, termasuk motor kayu, melalui peningkatan standar keselamatan yang realistis, pembinaan operator, serta penyediaan alat keselamatan dasar.
Sistem peringatan cuaca juga harus diperbaiki dengan memastikan informasi disampaikan langsung kepada masyarakat pesisir melalui saluran yang mudah diakses dan dipahami. Tragedi Laut Bibinoi adalah peringatan keras bahwa pembangunan yang lamban memiliki konsekuensi nyata.
Jika pemerintah kabupaten dan provinsi gagal menjadikan peristiwa ini sebagai titik balik, maka yang dipertahankan bukanlah pembangunan, melainkan pola kekuasaan yang terus abai terhadap keselamatan rakyatnya sendiri. (*)



Komentar