Oleh: M. Tamhir Tamrin
(Sekjend BEM FIB Unkhair)

Tenggelamnya motor kayu rute Babang menuju Pigaraja di perairan Laut Bibinoi tidak bisa lagi dipahami sebagai kecelakaan biasa. Peristiwa ini merupakan konsekuensi logis dari keterlambatan pembangunan infrastruktur yang dibiarkan berlarut-larut oleh pemerintah daerah.

Kapal tersebut mengangkut 59 penumpang. Satu bayi meninggal dunia, dan satu penumpang lainnya, seorang akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Khairun, hingga kini belum ditemukan. Fakta ini bukan sekadar catatan duka, melainkan cermin dari kegagalan tata kelola pembangunan di Halmahera Selatan.

Baca di: Koran digital Malut Post edisi Selasa, 27 Januari 2026

Setiap kali kecelakaan laut terjadi, pemerintah kabupaten maupun provinsi cenderung berlindung di balik narasi cuaca buruk. Padahal cuaca hanyalah faktor pemicu, bukan akar persoalan.

Akar masalah sesungguhnya terletak pada absennya pilihan transportasi yang aman dan layak. Masyarakat tidak berlayar karena abai terhadap risiko, melainkan karena tidak disediakan akses darat yang dapat diandalkan. Ketika jalan tidak selesai, laut menjadi satu-satunya jalur mobilitas, betapapun tingginya risiko keselamatan.

Motor kayu kerap menjadi sasaran stigma setelah tragedi. Pandangan ini keliru dan tidak adil. Motor kayu adalah moda transportasi rakyat yang sah dan dibutuhkan. Ia hadir sebagai respons atas keterbatasan infrastruktur darat.

Menyalahkan motor kayu sama artinya dengan mengalihkan tanggung jawab pemerintah kabupaten dan provinsi yang membiarkan masyarakat bergantung pada sarana berisiko tanpa perlindungan keselamatan yang memadai.

Keterlambatan penyelesaian jalan lintas Babang–Pigaraja–Wayaua menjadi bukti nyata pembangunan yang tidak konsisten dan kehilangan orientasi keselamatan.

Baca Halaman Selanjutnya..