Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa ikatan pengabdian yang jelas, beasiswa berpotensi kehilangan makna strategisnya. Karena itu, kebijakan daerah yang mensyaratkan pengabdian pascastudi sesungguhnya sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik.

Dalam konteks inilah, kebijakan Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah yang mendorong agar setiap judul tesis magister dan disertasi doktoral dikonsultasikan dengan pemerintah daerah adalah langkah yang tepat.

Pendekatan ini juga selaras dengan kebijakan Kementerian Pendidikan yang menekankan relevansi dan kebermanfaatan riset bagi pembangunan.

Pendidikan tinggi tidak hanya bertugas menghasilkan pengetahuan, tetapi juga memastikan pengetahuan tersebut berdampak nyata bagi masyarakat.

Konsultasi judul tesis dan disertasi bukanlah bentuk intervensi terhadap kebebasan akademik. Sebaliknya, hal tersebut merupakan upaya menyelaraskan riset dengan kebutuhan daerah.

Tesis dan disertasi yang dibiayai oleh anggaran publik daerah seharusnya tidak berakhir sebagai dokumen arsip kampus, melainkan menjadi sumber rekomendasi kebijakan, inovasi layanan publik, dan solusi konkret bagi persoalan lokal.

Daerah dengan karakter industri dan pertambangan seperti Halmahera Tengah membutuhkan riset terapan di bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, pendidikan vokasi, serta pengembangan ekonomi local kreatif.

Baca Halaman Selanjutnya..