Idealnya, kebijakan digitalisasi di daerah seperti Maluku Utara dimulai dengan peta prioritas yang jelas. Pemerintah harus tahu persis: sekolah mana yang benar-benar tanpa sinyal, sekolah mana yang butuh panel surya tambahan untuk daya listrik, dan mana yang bisa disambungkan lewat jaringan terestrial.

Dengan data itu, program digitalisasi bisa disusun secara bertahap dan tepat sasaran, bukan seragam dari Sabang sampai Merauke. Selain itu, pelatihan guru juga harus menyesuaikan konteks lokal.

Jangan lagi semuanya berbasis daring. Untuk wilayah tanpa internet, pelatihan bisa dilakukan secara luring, menggunakan media sederhana seperti server lokal atau USB berisi materi pelatihan. Buatlah komunitas guru lintas kabupaten yang bisa saling belajar langsung, bukan sekadar menonton modul video dari Jakarta.

Dan yang paling penting: hargai kerja keras para guru ini. Jangan hanya menilai dari laporan digital atau aktivitas daring. Berikan insentif tambahan bagi mereka yang bekerja di wilayah tanpa jaringan, beri ruang bagi kreativitas lokal, dan biarkan mereka berinovasi dengan cara mereka sendiri.

Pendidikan digital seharusnya bukan sekadar tentang teknologi, tapi tentang keadilan akses. Tidak adil rasanya meminta guru di pulau terpencil untuk mengajar lewat internet, sementara sinyal saja tidak sampai.

Tidak bijak juga menilai mereka dengan standar sekolah di kota besar, karena kondisi medan, fasilitas, dan tantangan mereka jauh berbeda.

Maka sebelum bicara tentang ‘transformasi digital pendidikan nasional’, sebaiknya kita jujur dulu: masih banyak sekolah di negeri ini yang belum dialiri listrik, apalagi internet. Digitalisasi bukan dimulai dari layar, tapi dari kabel listrik dan tower sinyal yang nyata.

Baca Halaman Selanjutnya..