Ada juga yang menulis ulang modul digital ke papan tulis supaya anak-anak tetap bisa belajar tanpa gawai. Tapi seberapa lama semangat seperti ini bisa bertahan tanpa dukungan nyata dari negara?

Beberapa waktu lalu, pemerintah mulai menjajal koneksi internet berbasis satelit seperti Starlink di beberapa sekolah 3T. Di beberapa kabupaten timur, hasilnya cukup menggembirakan, sekolah-sekolah terpencil akhirnya bisa terkoneksi dengan dunia luar.

Baca Juga: Korupsi Uang Mami dan Buramnya Birokrasi

Namun, solusi ini tidak semudah membalik telapak tangan. Biaya langganannya mahal, perawatannya butuh tenaga teknis, dan listrik stabil tetap jadi syarat utama. Tanpa rencana anggaran jangka panjang, proyek satelit ini bisa berhenti sebatas seremoni peresmian tanpa kelanjutan.

Masalah lain yang jarang disorot adalah beban psikologis guru. Di kota, pelatihan digital biasanya diikuti dengan fasilitas memadai dan dukungan jaringan. Tapi di daerah, pelatihan daring sering hanya menambah stres.

Mereka diharuskan ikut ‘webinar wajib’ tapi tidak bisa login karena sinyal tak tembus. Akhirnya, mereka dianggap tidak aktif atau tidak serius padahal faktanya, mereka bahkan belum punya akses dasar yang memadai.

Kondisi ini membuat kita perlu berpikir ulang tentang konsep ‘pemerataan pendidikan digital’. Pemerataan bukan berarti memberi semua sekolah tablet atau laptop.

Pemerataan berarti memastikan semua anak dan guru punya akses yang sama terhadap fasilitas dasar untuk belajar: listrik, jaringan, dan pelatihan yang kontekstual. Tanpa itu, digitalisasi hanya jadi proyek elitis yang tidak menyentuh jantung pendidikan di pelosok.

Baca Halaman Selanjutnya..