Ternate, malutpost.com -- Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD)  Maluku-Maluku Utara (Malut) resmi menandatangani kerja sama Kartu Kredit Indonesia (KKI) Segmen Pemerintah.

Selain mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI), kerja sama ini  juga merupakan  bagian dari kolaborasi  bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara dalam rangka digitalisasi pengelolaan keuangan daerah.

Penandatanganan kerja sama KKI Segmen Pemerintah ini berlangsung di Gamalama Ballroom Bela Hotel Ternate, Kamis (18/09/2025).

Hadir langsung menandatangani kerja sama tersebut,  Regional Chief Executive  Officer  (RCEO) BNI Wilayah 11  Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara Didi Suprijanto dan Direktur Utama BPD  Maluku-Malut Syahrisal Imbar.

Hadir mewakili Pemprov Malut,  Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A Kadir. Turut hadir dalam kesempatan itu Branch Manager BNI Cabang Ternate Denny Stefy Akay.

Sekprov Samsuddin A Kadir dalam kesempatan itu mengapresiasi langkah kerja sama BNI dan Bank Maluku-Malut tersebut. Menurutnya kerja sama ini merupakan jawaban atas  tuntutan digitalisasi keuangan daerah dalam hal ini  Pemprov Malut.  Di mana satuan kerja atau  perangkat daerah dapat menggunakan kartu kredit sebagai alat pembayaran belanja pemerintah.

"Terutama untuk mempermudah pemerintah dalam transaksi secara elektronik dalam pelaksanaan belanja pemerintah. Karena itu,  kami berterima kasih ke BNI dan Bank Maluku-Malut. Dengan kerja sama ini penyelenggaraan pemerintahan daerah  ke depan tentu akan lebih baik dan bagian dari langkah kita hadir dengan pembaharuan,” ujarnya, Kamis (18/9/2025).

Sementara RCEO BNI  Wilayah 11 Didi Suprijanto mengatakan kerja sama dengan BPD Maluku-Malut dan   dengan Pemprov Malut  merupakan  bagian dari sinergitas bersama dalam rangka cashless atau layanan pembayaran non-tunai menggunakan kartu kredit.

"Karena itu  setelah kerja sama dengan Pemprov,  kami juga akan  kerja sama  dengan kabupaten kota.Harapannya cashless jalan di pemerintah. Sehingga semua transaksi dan terkait keuangan pemerintah bisa gunakan kartu kredit ini,” ujarnya usai acara penandatanganan kerja sama.

Didi menambahkan, pihaknya terbuka dengan pemerintah karena BNI berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk mendorong pembangunan.

“Kita tentu apresiasi langkah kerja sama ini semoga terus terjalin dengan baik dan berkelanjutan,” pesannya.

Senada Direktur Utama BPD Maluku-Malut Syahrisal Imbar mengatakan sebagai bank daerah dan partner utama pembangunan daerah, pihaknya siap mendukung semua upaya dan inovasi untuk kemajuan daerah.

"Baik yang diharuskan regulasi maupun karena inisiatif Pemda. Untuk itu kami apresiasi kerja sama ini. Kami pun mendukung langkah pemerintah dalam rangka transparansi,  terutama menghindari penyalahgunaan anggaran.  Belanja pemerintah menggunakan kartu kredir ini sebagai tuntutan teknologi. Jadi sebagai bank daerah kita dukung dan jalin kerjasama dengan BNI,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda yang menginkan sistem digitalisasi dari semua aspek.  Karena itu sebagai bank daerah pihaknya siap mendukung kebijakan gubernur demi kemajuan daerah ke depan.

“Kita tentu mendukung semua langkah Pemprov dan semua yang menjadi tuntutan kemajuan daerah,” pungkasnya. (wm-01)