Semenjak Perda diberlakukan, Pemda semestinya telah mempunyai perencanaan jangka panjang perihal perbaikan tata kelola kelapa sehingga dapat diturunkan dalam bentuk program pemberdayaan yang berfokus di hulu.

Seperti pembentukan kelembagaan tani, melakukan pendataan, pemetaan kebun, pelatihan peningkatan kapasitas praktik pertanian yang baik, dan pemanfataan teknologi.

Kelembagaan tani yang kuat bisa menjadi modal membangun posisi tawar untuk kemitraan penjualan buah. Disini peran pemerintah dibutuhkan guna memfasilitasi kemitraan yang tidak hanya berfokus pada jual-beli buah kelapa semata.

Namun juga bagaimana mendorong perusahan agar menjalankan tanggungjawab dengan memberikan pelatihan, pembangunan jalan tani, dan insentif tambahan bagi kelompok yang punya komitmen jangka panjang yang semua itu diatur dalam dokumen kerjasama.

Mimpi besar membawah negeri Hibualamo terbang tinggi sebagai kabupaten percontohan praktik terbaik hilirisasi kelapa membutuhkan komitmen politik pemimpin, kebijakan yang kuat, serta kolaborasi multi stakeholder. Hilirisasi tanpa hulu yang kuat dan mandiri sejujurnya akan pincang. (*)