Sofifi, malutpost.com -- Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Mukhtar Adam, menekankan pentingnya arah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Maluku Utara agar lebih tepat sasaran dan inklusif terhadap kegiatan ekonomi lokal.

Menurutnya, permasalahan utama bukan semata-mata pada kecepatan penyerapan anggaran, tetapi pada ketepatan alokasi anggaran yang mampu menggerakkan roda ekonomi di wilayah sendiri.

"Mungkin bukan kecepatan serapan anggaran, tapi ketepatan anggaran yang inklusif agar uang APBD itu mengalir di Maluku Utara, yang mampu menggerakkan kegiatan ekonomi di Maluku Utara," jelas Mukhtar, Kamis (26/6/2025).

Ia mencontohkan program pembangunan rumah layak huni yang perlu menjadi perhatian serius DPRD terkait adanya rencana pembangunan rumah layak huni. Menurutnya, jika seluruh material pembangunan berasal dari luar daerah, seperti dari Surabaya, maka belanja pemerintah tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat lokal.

Untuk itu, Mukhtar menyarankan agar DPRD turut memberi syarat dan mendorong pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada industri kecil di desa dan penguatan ekonomi lokal.

Ia menyebutkan beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan yakni;

Penggunaan atap rumbiah (Katu), tidak semua rumah layak huni harus menggunakan seng atau genteng pabrikan. Jika atap diganti dengan rumbiah, maka para pengrajin di desa dapat terlibat, sehingga uang APBD mengalir ke masyarakat desa, bukan ke industri luar Maluku Utara.

Kemudian, material lokal untuk dinding rumah. Sebagian besar bangunan sebaiknya menggunakan bahan lokal seperti kayu, bambu, atau gabah. Ini akan menumbuhkan industri kerajinan dan hasil hutan lokal yang berkelanjutan.

Sentuhan arsitektur lokal yaitu, pada rumah-rumah yang dibangun lewat dana APBD sebaiknya menampilkan nuansa arsitektur adat lokal. Karena selain menjaga warisan budaya, ini juga memberi ruang hidup bagi para tukang dan seniman lokal.

"Dengan demikian dibutuhkan kebijakan kepala daerah yang memberi efek APBD ke masyarakat bukan ke industri di Surabaya dan diluar Maluku Utara," tegasnya.

Ia pun mendorong sinergi antara DPRD dan Pempprov Malut dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD benar-benar menghidupkan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, terutama di desa-desa yang menjadi basis ekonomi tradisional. (nar)