Jakarta, malutpost.com -- Keputusan tegas pemerintah dalam mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai apresiasi dari berbagai pihak.

Salah satunya datang dari Politisi muda Partai Golkar, Muyassar Nugroho, S.H., M.H., yang menilai langkah ini mencerminkan arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang progresif dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta pelestarian lingkungan.

“Pencabutan empat IUP ini adalah bukti keberanian Presiden Prabowo dalam menertibkan tata kelola sumber daya alam, serta respons cepat Menteri Bahlil berdasarkan hasil rapat terbatas (ratas) pada 9 Juni 2025. Ini bukan hanya soal tambang, tapi soal keberpihakan terhadap masa depan rakyat dan lingkungan Raja Ampat,” ujar Muyassar, Selasa (10/6/2025).

Empat perusahaan yang dicabut izinnya adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining. Langkah ini diambil setelah evaluasi ketat dan tinjauan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke lokasi tambang.

“Pak Bahlil menunjukkan keberanian sebagai eksekutor kebijakan yang tak hanya duduk di belakang meja, tapi turun langsung ke lapangan. Ini patut diapresiasi,” tambah Muyassar.

Dalam konferensi persnya, Bahlil menjelaskan bahwa pencabutan izin ini dilakukan karena keempat perusahaan tidak memenuhi kewajiban operasional dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Muyassar juga menanggapi isu yang turut menyeret PT Gag Nikel, anak usaha PT ANTAM Tbk yang juga beroperasi di wilayah Raja Ampat. Menurutnya, tudingan terhadap PT Gag harus disikapi dengan data hukum dan fakta lapangan, bukan dengan narasi menyesatkan.

“PT Gag Nikel sudah beroperasi berdasarkan Izin Operasi Produksi sejak 2017, jauh sebelum Menteri Bahlil menjabat. Bahkan kontrak karyanya diteken tahun 1998 dan diperkuat Keppres No. 41 Tahun 2004. Jadi secara legal, tidak ada celah,” jelas Muyassar.

Dia juga mengatakan, dari 5 IUP, yang memiliki Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) hanya satu perusahaan, yakni PT GAG Nikel. Empat perusahaan lainnya hingga 2025 belum mendapatkan RKAB.

“Kita mendukung penegakan hukum lingkungan. Tapi jangan sampai narasi lingkungan dipakai untuk mengebiri agenda hilirisasi nasional yang pro rakyat,” tegasnya.

Hilirisasi sebagai Strategi Kedaulatan Ekonomi, Muyassar menekankan bahwa hilirisasi merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membawa Indonesia naik kelas dalam rantai nilai global.

“Hilirisasi bukan sekadar urusan bisnis, tapi soal martabat ekonomi nasional. Ini menciptakan lapangan kerja, menggenjot ekspor produk bernilai tambah, dan menghadirkan transfer teknologi,” ucapnya.

Ia pun menyerukan agar seluruh elemen bangsa mendukung arah kebijakan tersebut. “Pak Bahlil adalah salah satu arsitek hilirisasi. Sudah saatnya bangsa ini solid mendukung, bukan justru terjebak dalam agenda yang melemahkan kedaulatan ekonomi kita,” pungkas Muyassar. (red)