Oleh: Herman Oesman
(Dosen Sosiologi FISIP UMMU)

Di tengah euforia pembangunan nasional yang mengedepankan industrialisasi dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran, daerah-daerah tambang kerap diposisikan sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah pusat dan investor acapkali mengklaim bahwa kehadiran tambang akan membawa kesejahteraan, lapangan kerja, serta infrastruktur modern ke wilayah-wilayah terpinggirkan.

Namun, realitas sosial-ekologis di banyak daerah justru menunjukkan wajah sebaliknya : pembangunan macet di ruang-ruang ekstraktif, meninggalkan jebakan kemiskinan dan ketimpangan yang struktural. Fenomena ini dikenal sebagai jebakan pembangunan (development trap) di daerah tambang.

Daerah tambang seperti di Halmahera (Maluku Utara), Mimika (Papua Tengah), Morowali (Sulawesi Tengah), dan Kutai Timur (Kalimantan Timur) telah menjadi contoh nyata di mana sumber daya yang melimpah tidak otomatis mengubah wajah kemiskinan dan keterbelakangan.

Konsep resource curse atau kutukan sumber daya (Auty, 1993) menjadi kerangka penting untuk memahami ironi ini. Ketika kekayaan alam tidak dikelola dengan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi, maka hasilnya bukan kesejahteraan, melainkan ketimpangan dan konflik.

Di kawasan Halmahera (Maluku Utara), misalnya, kehadiran perusahaan tambang nikel skala besar sejak awal 2000-an hingga ekspansi industri hilirisasi pasca-2020 tidak secara signifikan meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal.

Sebuah studi menunjukkan, bahwa sebagian besar tenaga kerja lokal hanya terlibat dalam pekerjaan kasar tanpa jaminan sosial, sementara tenaga kerja terampil diimpor dari luar daerah. Hal ini memperkuat struktur ketergantungan dan marginalisasi masyarakat adat serta petani lokal (Wekke & Hamid, 2022: 44).

Jebakan pembangunan di daerah tambang tidak hanya soal ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi ekologi dan budaya. Skema pembangunan berbasis ekstraksi acapkali mengabaikan daya dukung lingkungan.

Baca Halaman Selanjutnya..