Oleh: Rusdi Abdurrahman 
(Pewarta)

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi panggung utama bagi kepala daerah untuk membangun citra, menyampaikan kinerja, serta berinteraksi dengan masyarakat.

Namun, di balik maraknya konten yang diunggah, terdapat perbedaan signifikan dalam cara kepala daerah membingkai (framing) komunikasi mereka kepada publik.

Hal ini terlihat jelas ketika membandingkan konten media sosial Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Keduanya sama-sama aktif, namun berbeda dalam pendekatan komunikasi yang mereka gunakan.

Gubernur Sherly lebih sering tampil dalam konten satu arah monolog yang menempatkan dirinya sebagai pusat narasi. Sebaliknya, Gubernur Dedi lebih memilih gaya dialogis, di mana masyarakat juga diberi ruang tampil dan berinteraksi.

Sehingga memperlihatkan konteks masalah secara lebih utuh. Tulisan ini mencoba menganalisis perbedaan tersebut menggunakan pendekatan framing.

Framing dan Kontrol Makna dalam Komunikasi Politik

Framing, dalam pengertian komunikasi, adalah proses memilih, menonjolkan, dan mengorganisasi elemen tertentu dari realitas untuk membentuk persepsi khalayak.

Teori framing yang dipopulerkan oleh Robert Entman menyebutkan bahwa framing memiliki empat fungsi utama: mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan solusi.

Baca Halaman Selanjutnya..