Oleh: Asmar Hi Daud
(Akademisi)

Beberapa minggu terakhir, ruang percakapan publik dan internal birokrasi Maluku Utara diramaikan oleh satu pertanyaan sederhana namun bernada gusar, mengapa Gubernur Sherly terkesan sulit ditemui?

Bahkan, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pun mengeluh tentang akses yang terbatas ke ruang kerja sang gubernur. Isu ini segera beranak-pinak. Dari tudingan kepemimpinan eksklusif hingga spekulasi soal ketidaksiapan dalam mengelola roda birokrasi.

Namun, dalam lanskap birokrasi Maluku Utara yang penuh warisan patronase dan relasi informal, "jarak" ini barangkali bukan sekadar gejala melainkan bagian dari strategi.

Birokrasi dan Tradisi Jalur Belakang

Selama dua dekade terakhir, birokrasi Maluku Utara dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan lama. Mutasi yang lebih didorong karena loyalitas ketimbang kinerja, komunikasi yang lebih sering lewat pesan pribadi daripada dokumen resmi, dan keputusan-keputusan yang lahir dari "bisikan politik" di luar meja rapat.

Dalam ruang seperti itu, kemunculan Sherly Laos, seorang perempuan, minoritas, dan bukan bagian dari elite birokrasi lama adalah sebuah disrupsi. Ia tidak membawa warisan jaringan kekuasaan, melainkan agenda reformasi.

Dari pendidikan menengah tanpa biaya, SMA Unggulan, hingga restrukturisasi birokrasi berbasis integritas dan kinerja. Sherly datang bukan untuk menyesuaikan diri, tapi untuk mengubah arah. Dan di titik inilah “jarak” menjadi penting.

Baca Halaman Selanjutnya..