Oleh: Masgul Abdullah
(Pemerhati Sosial dan Pengajar di STIMIK Tidore Mandiri)

Jazirah Halmahera selalu menjadi barometer pertarungan elit di negeri ini. Baik pertarungan politik di level Lokal maupun Nasional.

Pertarungan politik elit itu selalu memperhitungkan siapa dapat apa di Halmahera. Ujung dari pertarungan elit politik di negeri ini selalu memperhitungkan apa yang dia dapat dari Tanah merah di Halmahera.

Kenapa tidak, di Maluku Utara ini, terdapat 103 izin Tambang dan Industri Pertambangan meskipun baru beberapa yang aktif. Kita bisa menelusuri siapa dibalik bercokolnya IUP dan IUPK yang hadir disana.

Halmahera dengan tanah merah bukan hanya memicu konflik politik antar elit dengan elit  saja. Gejala konflik di akar rumput khususnya masyarakat di lingkar tambang mulai menampakan eskalasinya.

Mulai dari konflik sesama masyarakat atas kepemilikan lahan, ketenagakerjaan, hingga tapal batas yang 10 tahun lalu belum begitu terdengar.

Adat sebagai pranata sosial, menjadi perekat di tengah masyarakat lingkar tambang semakin terkikis karena hadirnya investasi yang begitu masif.

Pemekaran wilayah di Maluku Utara membuat daerah adat terbagi-bagi berdasarkan sekat administrasi pemerintahan.

Baca Halaman Selanjutnya..