Ketiga; memperluas dan memperkuat kerjasama antar daerah surplus pangan dengan Pemda Maluku Utara untuk menjaga pasokan tetap stabil ditengah ancaman perubahan iklim.

Keempat; upaya konsolidasi lahan pertanian tanaman pangan sekaligus gerakan akselerasi percepatan perluasan dan penigkatan produksi tanaman pangan sccara masif berbasis teknologi pertanian dengan tujuan mengurangi ketergantungan pasokan sekaligus upaya memperkuat tercapainya swasembada pangan yang mandiri, berdaulat, memiliki ketahanan dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bertahap.

Upaya ini harus menjadi komitmen bersama dalam mainstrem program prioritas unggulan untuk menjawab desakan dan tuntutan yang menjadi keniscayaan bahwa ketahanan.

Kemandirian dan kedaulatan pangan adalah tanggungjawab kolektif semua pemangku kepentingan utamanya pemerintah daerah, dan masyarakat untuk secara bersama bersinergi mendorong percepatan terwujudnya swasembada pangan ditengah ancaman ketidakpastian resesi ekonomi dunia, perubahan geopolitik dan geoekonomi yang rentan terhadap fluktuasi pasar dan gejolak inflasi yang berdampak mempengaruhi kondisi ketahanan pangan kita.

Semoga dengan pemerintahan yang baru ini, ada gerakan kepastian yang bersifat progresif tentang bagaimana skema membangun pertanian tanaman pangan sebagai basis utama kebangkitan Poros Agraria dengan konsentrasi pengembangan sektor pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang bertujuan meningkatkan produktifitas, kesejahteraan petani dan perekonomian lokal.

Maluku Utara, mulai dari hulu sampai hilir secara terukur sebagai upaya menuju swasembada pagan, juga pemberdayaan petani lokal sebagai penyokong utama ekonomi lokal dan nasional dalam menopang ketahanan pangan nasional melalui peran dan kontribusi ketahanan pangan lokal. Semoga……! (*)

Opini ini sudah terbit di koran Malut Post edisi. Selasa, 07 Januari 2025
Link Koran Digital: https://www.malutpostkorandigital.com/2025/01/selasa-7-januari-2025.html