Bappeda Maluku Utara Fokus Tingkatkan IPM

Sarmin Adam

Sofifi, malutpost.com -- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Maluku Utara Sarmin Adam menyampaikan, Bappeda saat ini sedang menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagai dokumen transisi yang akan berlangsung pada 2025-2026.

RPD merupakan dokumen transisi setelah rencana pembangunan RPJMD sudah selesai. Di mana fokus pemprov masih sama, yaitu menuntaskan problem infrastruktur dan layanan dasar. Meski begitu, menurut dia, titik fokusnya lebih pada indeks pembangunan manusia (IPM).

"Untuk itu, program IPM lebih diarahkan daripada yang lain," tutur Sarmin kepada malutpost.com, Rabu (21/12/2024).

Sarmin mengaku, dalam meningkatkan IPM, tidak bisa dilakukan secara parsial. Melainkan harus bersinergi agar dapat membangun kualitas manusia yang baik. Alhasil, setelah dievaluasi ternyata dalam meningkatkan angka IPM serta pengentasan kemiskinan, pemerintah belum sinergis untuk menyelesaikannya.

Sebab masih ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berjalan masing-masing. Belum lagi, di tingkat kabupaten kota. Padahal, jika disinergikan dapat mengintervensi angka kemiskinan secara signifikan.

"Maka pada tahun ini, dalam mengentaskan kemiskinan, Bappeda akan coba dengan cara tematik. Kami sudah pilih dua kabupaten, yaitu Halmahera Tengah (Halteng) dan Halmahera Timur (Haltim). Karena angka kemiskinan kedua daerah ini lebih tinggi dua digit di angka rata-rata nasional. Sehingga dua daerah ini menjadi perhatian pemerintah pusat (Pempus)," paparnya.

Selain itu, lanjut Sarmin, Haltim dan Halteng merupakan daerah tambang yang ditetapkan sebagai proyek strategi nasional (PSN). Akan tetapi, angka kemiskinannya menjulang tinggi. Di mana biasanya, kemiskinan tinggi ini berkorelasi dengan angka stunting. Sehingga mengancam generasi masa depan Malut. Untuk itu, Bappeda bakal menarik kurang lebih delapan OPD agar dapat berperan menanggulangi kemiskinan. Terdiri atas Bappeda, Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Perkim, PUPR, Koperasi dan UKM, Dikbud, Dinas Pangan, PT POS dan Bulog.

"Selain isu-isu itu, kami juga berfokus terhadap infrastruktur, seperti konektivitas antardaerah dan antarpulau. Ini juga menjadi upaya kita untuk dapat mewujudkannya," terangnya.

Dia menambahkan, untuk dapat mendorong angka IPM dibutuhkan kerja sama lintas sektor. Sebab IPM menjadi salah satu prioritas daerah.

"IPM tetap menjadi prioritas kita, di samping harus menuntaskan beban utang uang ada ini," pungkasnya. (cr-01)

Komentar

Loading...
Hari Pers Nasional 2025