Jhon mengaku dipecat sebagai ketua RT secara sepihak tanpa ada koordinasi atau komunikasi dari kepala desa. Padahal menurut Jhon harusnya ada komunikasi atau pemberitahuan resmi.

"Saya baru tahu diberhentikan kemarin, sebelumnya saya tidak tau kalau saya di berhentikan," ungkap Jhon.

Paska pencoblosan, Jhon mengaku sempat menanyakan insentif sebagai ketua RT selama kurang lebih 4 bulan, namun tidak diberikan oleh kepala desa.

Terpisah, kepala desa Bukit Durian, Viktor Pareta saat dikonfirmasi belum menjelaskan secara detail terkait dugaan pemberhentian secara sepihak yang dilakukan terhadap Jhon.

Namun pada beberapa media Viktor sudah menjelaskan. Menurut Fiktor, Jhon dianggap sebagai pimpinan RT yang kerap kali menunjukan sikap yang tidak beretika karena sering mabuk dan berjoget di jalan.

Bahkan kata Viktor, ketua RW juga meminta agar Jhon segera diberhentikan, karena dianggap tidak mampu mengemban amanah sebagai ketua RT. Selain itu, Jhon juga merupakan majelis jemaat lingkungan.

"Permintaan warga dan ketua RW untuk diberhentikan dari Ketua RT, itu sebelum Pilkada, namun saya belum bisa menindaklanjuti karena jangan sampai dianggap saya memberhentikan yang bersangkutan karena persoalan beda pilihan dalam politik," kata Viktor.

"Karena sudah ada laporan yang masuk, sehingga insentifnya saya tahan untuk triwulan 4. Saat ini yang bersangkutan sudah diberhentikan dari ketua RT, pemberhentian tepatnya di tanggal 28 November 2024," sambungnya.

Pernyataan Viktor itu dibantah oleh Jhon ketua RT, menurutnya apa yang disampaikan kepala desa terkait dengan mabuk tidak berdasarkan fakta. Ia bahkan menegaskan agar kepala desa tidak mengaitkan dirinya sebagai ketua RT dengan majelis jemaat lingkungan.

"Soal mabuk itu coba buktikan kejadiannya kapan dan dimana. Dan jangan hubungkan jabatan RT dengan diri saya sebagai jemaat lingkungan di gereja," tandasnya. (nar)