Lurah Sangaji, To Kahar juga menyesalkan langkah yang diambil oleh PDAM alias PAM Ake Gaale. Dia bilang, warganya siap membayar tunggakan jika sudah ada mekanisme pembayarannya. Selain itu, rapat susulan juga belum dilakukan tapi, PAM Ake Gaale sudah melapor ke Kejari.

"Saya juga baru tahu dari warga, kalau mereka dapat surat panggilan, jadi saya kaget karena kemarin kita rapat itu katanya nanti ada rapat lanjutan baru diputuskan cara pembayaranya seperti apa," tandas To Kahar.

Terpisah, Plt Dirut PAM Ake Gaale Muhammad Syafei mengatakan panggilan dari Kejari untuk beberapa warga Sangaji bukan karena laporan dari PAM Ake Gaale.

Menurutnya, panggilan itu karena ada MoU antara Kejari dengan Pemkot Ternate yang mana jika ada masalah terkait dengan hukum bisa dikonsultasikan ke Kejari.

Syafei bilang, Kejari memangil semua pihak yang terlibat dalam tunggakan atau pituang iuran air, mulai dari warga, lurah, camat hingga sejumlah dinas di lingkungan pemerintah Kota Ternate.

"Jadi yang dapat panggilan bukan hanya warga tapi OPD (dinas) yang berhutang, Perumda Ake Gaale juga. Kita dipanggil untuk ditanyakan kenapa ada pembiyaran terhadap kerugian daerah," tandas Syafei. (fan)