Setelah itu, Wali Kota Burhan Abdurahman bersepakat dengan PDAM untuk memasang jaringan air ke rumah-rumah warga secara gratis, dengan perjanjian baru akan bayar iuran setelah 6 bulan.

Namun, di waktu pembayaran tiba, air justru asin sehingga warga tidak mau membayar selama beberapa waktu. Wali Kota Burhan Abdurahman saat itu memanggil beberapa tokoh masyarakat dan meminta agar mulai membayar iuran.

"Jadi skema yang ditawarkan wali kota saat itu, bayar 50 persen dari tunggakan dan 50 persennya lagi dicicil dengan nilai serendah-rendahnya, semisal Rp1.000 (seribu) juga dibolehkan," tutur Alwan.

Skema yang ditawarkan tersebut disetujui oleh masyarakat. Namun, komunikasi antara pemerintah kota dengan PDAM juga tidak baik, sehingga ketika warga melakukan pembayaran justru diminta bayar penuh. Warga saat itu tidak sanggup, ditambah pandemi Covid-19.

Kemudian ketika M Tauhid Soleman menjabat sebagai Wali Kota juga sempat mengeluarkan surat untuk membayar tunggakan, tapi warga meminta harus ada solusi seperti revitalisasi air di lingkungan Ake Gaale yang masih terasa asin.

Akhirnya dilakukan rapat kembali bersama warga beberapa bulan lalu, namun belum ada solusi soal mekanisme pembayaran. Sehingga direncanakan ada rapat lanjutan.

"Tapi belum dilakukan rapat lanjutan sudah ada surat panggilan, jadi kita sesalkan langkah yang diambil PDAM," tutur Alwan.

"PDAM harusnya melakukan rapat lanjutan dan memberikan solusinya seperti apa, bukan malah lapor ke Kejari," tandas Alwan.

Baca halaman selanjutnya..