"Ini komitmen bersama dari Kakanwil Purwanto dan seluruh jajaran di Malut untuk bisa berkontribusi melalui peran pelaksanaan tugas," ujarnya.

Sementara, Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Asep Kurnia dalam sambutannya menekankan bahwa setiap individu pada Kemenkumham harus memastikan birokrasi menjadi lincah dan cepat.

"Jadi tak hanya lincah dan cepat, tapi juga harus tepat dan akuntabel," ungkap Asep.

Asep mengutip pernyataan Presiden RI Joko Widodo bahwa reformasi birokrasi bukan hanya tumpukan kertas-kertas saja. Sehingga hal terpenting kehadiran reformasi birokrasi harus bisa memberikan dampak untuk kepentingan masyarakat.

Hasil verifikasi data dukung RKT RB General tingkat Unit Eselon I, tingkat Kantor Wilayah dan UPT saat ini masih dalam tahapan penilaian akhir oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham sebagai evaluator.

Inspektur Wilayah II Itjen Kemenkumham, Lilik Sujandi menekankan bahwa kualitas data dukung RKT RB harus mampu menunjukan kualitas data dukung pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak.

"Data dukung RKT RB harus menjadi ‘living document’ menggambarkan komitmen melaksanakan reformasi birokrasi yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan," katanya mengakhiri. (nar)