Analisis Kritis Postur APBD-P Provinsi Maluku Utara TA 2026

IMG 20261118 WA0031

Oleh : Dr. Amran Husen, SE.,ME

(Dosen FEB –Universitas Khairun)

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026 mencerminkan ekspansi fiskal yang agresif tetapi menghadapi tantangan sinkronisasi regulasi serta penyerapan anggaran.

Setelah disepakati dalam rapat paripurna DPRD pada 22 September 2026, pendapatan daerah ditargetkan naik menjadi Rp3,318 triliun sementara belanja daerah melonjak ke angka Rp3,659 triliun.

Perubahan struktur anggaran ini menunjukkan lompatan signifikan dari APBD Induk 2026. Berikut adalah perbandingan komponen utama berdasarkan data Pemerintah Provinsi Maluku Utara:

Dalama perhitungan dengan pendekatan Balance budget adalah kondisi keuangan di mana total perkiraan pendapatan sama persis dengan total perkiraan pengeluaran dalam satu periode anggaran. Konsep ini bertujuan menjaga stabilitas fiskal dan mencegah penumpukan utang baru di tahun berikutnya yang selama ini terjadi di Provinsi Maluku Utara, karena fungsi Pengawasan DPRD-nya tidak maksimal.

Dalam kebijakan fiskal pemerintah, jika pemerintah menaikkan belanja negara (∆ G) dan Pembiayainya sepenuhnya dengan menaikkan pajak (∆ T) dalam jumlah yang sama (∆ G = ∆ T), anggaran tetap berada dalam kondisi berimbang. Namun, kebijakan ini tetap meningkatkan pendapatan nasional (∆ Y) sebesar kenaikan belanja tersebut karena nilai pengganda anggaran berimbang (Balanced Budget Multiplier) selalu sama dengan 1: atau (∆Y = ∆G = ∆T).

Berdasarkan dokumen pembahasan Ranperda APBD-P Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2026, terdapat lonjakan signifikan pada target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 39,02% serta peningkatan alokasi Belanja Modal untuk infrastruktur konektivitas wilayah kepulauan. Pembiayaan Daerah. Defisit pada APBD-P 2026 ditutup melalui Penerimaan Pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebesar Rp349 miliar. Realisasi Berjalan. Hingga pertengahan November 2026, realisasi PAD Provinsi Maluku Utara telah menembus angka Rp1,57 triliun.

Jika publik ingin mengetahui sejauh mana kapasitas fiskal Provinsi Maluku Utara antara untuk APBD Murni dan APBD-P 2026 terkait seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah maka : (1.1650/2.7925 x 100% = 41,68%) untuk APBD murni 2026. Untuk APBD-P 2026 (1.6200 T/3.3173Tx100%=48,84%) jadi 48,84% - 41,68% = 7,16%. Jadi ini bisa dijelaskan bahwa terjadi peningkatan kepasitas fiskal sebesar 7,16 poin persentase. Ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2026 bergerser dari ketergantungan dana transfer pusat menuju kemandirian daerah yang didorong oleh hilirisasi dan pajak daerah.

Selanjutnya jika dianalisis dari sisi pola hubungan fiskal antara pemerintah daerah Maluku Utara dengan Pemerintah pusat (APBD murni dibagi dengan pendapatan transfer)= 1.1650/1.6300x100% =71,47%. Dan APBD-P 2026 =1.6200/1.6970 x 100% =95,46%. Dengan rasio mencapai 95,46% maka ini menunjukkan pola hubungan yang partisipatif. Artinya peran pemerintah pusat dalam menopang belanja operasional daerah semakin berkurang karena PAD hamper menyamai nilai dana transfer.

Analisis selanjutnya dilihat dari keserasian belanja (Rasio Belanja Modal) terhadap total belanja daerah: APBD-P 2026 (0,8502T/3.6590T x 100% =23,24%. Ini mengandung pengertian dalam APBD-P 2026 Pemerintah Daerah mengalokasihakan untuk pos belanja modal sebesar 23,24% dari total APBD-P. POIN pentingnya bagi teman-teman di DPRD provinsia adalah akan terjadi resiko rendahnya serapan anggran fisik diakhir tahun mengingat pengesahan APBD-P baru dilakukan pada akhir triwulan ketiga (September 2026).

Idealnya, APBD Perubahan (APBD-P) harus dialokasikan pada program-program prioritas yang mendesak, pemenuhan belanja wajib (mandatory spending), serta kegiatan yang berdampak langsung bagi pelayanan publik dan pemulihan ekonomi daerah. Karena waktu pelaksanaan anggaran yang tersisa setelah APBD-P disahkan biasanya singkat (sekitar 2 hingga 3 bulan menjelang akhir tahun), alokasinya harus realistis agar tidak memicu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menumpuk.

Dampak buruk bagai masyarakat, walaupun uangnya tidak dicuri, SiLPA yang terlalu tinggi tetap merugikan publik karena hilangnya momentum pembangunan. Dana yang seharusnya langsung berputar untuk memperbaiki jalan, layanan kesehatan, atau bantuan sosial justru tertahan di bank, sehingga stimulus ekonomi daerah melambat.

Komentar

Loading...