Oleh: M. Basry Hamaya

(Presidium Ikatan Keluarga Fagogoru)

Fagogoru bukanlah sekadar wilayah geografis yang menyimpan kekayaan mineral. Fagogoru adalah simbol tanah leluhur, ruang hidup, identitas kebudayaan, dan sumber penghidupan masyarakat yang telah hadir jauh sebelum terbentuknya negara bangsa modern (nation state) dan sebelum berkembangnya teknologi industri pertambangan. Hubungan masyarakat Fagogoru dengan tanah dan lingkungan hidupnya tidak semata-mata ditentukan oleh nilai ekonomi, tetapi juga oleh sejarah, adat, kebudayaan, dan ikatan sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Ketika wilayah Halmahera Tengah dan Halmahera Timur menjadi bagian dari ekspansi industri pertambangan berskala besar, muncul pertanyaan mendasar yang perlu dijawab secara jujur oleh negara, untuk siapa kekayaan alam Fagogoru dikelola, siapa yang memperoleh manfaat paling besar, dan siapa yang harus menanggung konsekuensi dan resiko sosial serta ekologisnya?

Pertanyaan ini bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Masyarakat Fagogoru tidak sedang menutup pintu pembangunan, tidak pula mengingkari pentingnya investasi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Yang dipersoalkan adalah bagaimana negara memastikan bahwa investasi pertambangan benar-benar menjadi instrumen kemakmuran rakyat, bukan justru memperkuat ketimpangan penguasaan sumber daya dan kekuasaan ekonomi. Dalam konteks tersebut, pemerintah perlu melihat masyarakat Fagogoru bukan hanya sebagai penduduk yang tinggal di sekitar wilayah pertambangan, melainkan sebagai tuan tanah anak negeri dalam pengertian historis, kultural, dan social, masyarakat yang memiliki hubungan mendalam dengan tanah leluhurnya dan akan terus hidup di wilayah tersebut meski setelah kegiatan pertambangan berakhir. Istilah ini bukan dengan sendirinya merupakan klaim kepemilikan hukum atas seluruh tanah atau mineral, melainkan penegasan tentang hubungan masyarakat dengan ruang hidup yang harus dihormati dalam kebijakan pembangunan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bukan sekadar dasar kewenangan negara untuk mengatur sumber daya alam, melainkan amanat konstitusional yang menentukan tujuan dari seluruh kebijakan pengelolaan kekayaan alam. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, mengawasi, dan menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam.

Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk memperkuat keuntungan kelompok korporasi besar secara tidak adil. Oleh karena itu, keberhasilan tata kelola pertambangan tidak cukup diukur melalui besarnya investasi, jumlah produksi mineral, nilai ekspor, atau penerimaan negara. Keberhasilan harus diukur pula dari seberapa jauh masyarakat di wilayah penghasil memperoleh manfaat ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesempatan usaha, dan kemampuan untuk membangun kehidupan yang mandiri.

Apabila negara mampu memfasilitasi korporasi besar memperoleh akses terhadap konsesi, perizinan, modal, teknologi, dan infrastruktur untuk keuntungan yang lebih besar dan berlipat-lipat, tetapi koperasi serta pengusaha lokal menghadapi hambatan yang sulit ditembus, maka kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara serius. Apakah negara telah memberikan kesempatan yang adil kepada seluruh pelaku ekonomi yang notabene anak negeri? Kritik ini bukan tuduhan bahwa setiap investasi atau kebijakan pertambangan bertentangan dengan konstitusi.

Kritik ini merupakan ajakan untuk menguji arah kebijakan negara berdasarkan tujuan konstitusionalnya. Legalitas perizinan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa distribusi manfaat pembangunan telah berlangsung secara adil. Negara tidak cukup hanya memastikan investasi berjalan secara legal, tetapi juga harus memastikan bahwa investasi berjalan secara konstitusional, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam tata kelola sumber daya alam, oligarki tidak semata-mata berarti keberadaan orang kaya atau korporasi besar. Oligarki lebih tepat dipahami sebagai konsentrasi kekuasaan ekonomi yang memungkinkan kelompok tertentu memiliki pengaruh besar terhadap akses sumber daya, kebijakan, perizinan, dan distribusi manfaat pembangunan. Industri pertambangan membutuhkan modal, teknologi, tenaga ahli, infrastruktur, dan jaringan pasar yang besar. Korporasi yang memiliki seluruh kemampuan tersebut tentu mempunyai posisi tawar yang kuat. Sementara itu, masyarakat lokal sering kali menghadapi keterbatasan modal, teknologi, informasi, dan akses administratif. Ketimpangan ini dapat membuat masyarakat Fagogoru hanya menjadi tenaga kerja, penerima dampak, atau penonton di tengah aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayahnya sendiri. Padahal, masyarakat lokal seharusnya memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang produktif jika pemerintah membuka ruang yang lebih akomodatif terciptanya kemitraan dan kolaboratif.

Kritik terhadap oligarki bukan berarti menolak korporasi besar. Korporasi besar tetap dapat menjadi mitra pembangunan sepanjang keberadaannya tidak menutup kesempatan masyarakat fagogoru/tuan tanah untuk berkembang. Masyarakat Fagogoru tidak memiliki hubungan keluarga atau ikatan darah dengan pemilik korporasi besar yang datang mengelola kekayaan alam di wilayahnya. Kami menuntut Keberpihakan negara pada rakyat Fagogoru harus dibangun melalui sistem kebijakan publik yang adil. Pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan usaha, perlindungan lingkungan, dan distribusi manfaat yang merupakan tanggung jawab negara harus dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan serta dan berkeadilan.

Masyarakat Fagogoru tidak meminta menjadi keluarga oligarki. Masyarakat Fagogoru menuntut hak sebagai warga negara dan sebagai anak negeri yang hidup di wilayah yang kekayaan alamnya memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan memperkaya korporasi. Karena itu, keberpihakan negara tidak boleh hanya diukur dari seberapa mudah korporasi besar memperoleh konsesi, tetapi juga dari seberapa besar negara membuka kesempatan bagi masyarakat lokal untuk tumbuh dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan korporasi besar agar memiliki manfaat ekonomi.

Baca halaman selanjutnya...