Tata kelola pertambangan juga harus memperhatikan transparansi dan potensi konflik kepentingan antara jabatan publik dan kepentingan bisnis. Dalam sektor yang melibatkan sumber daya bernilai tinggi, keterbukaan menjadi kebutuhan mendasar. Kebijakan perizinan, penetapan konsesi, pengadaan barang dan jasa, kemitraan, serta distribusi manfaat harus dilaksanakan secara terbuka dan dapat diperiksa publik. Negara perlu memperkuat pengawasan terhadap kepemilikan manfaat (beneficial ownership), potensi konflik kepentingan, dan hubungan antara pengambil keputusan dengan kegiatan bisnis. Hal ini bukan tuduhan terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan kebutuhan tata kelola yang baik agar kebijakan publik tidak digunakan untuk memberikan keuntungan tidak adil kepada pihak tertentu. Kepastian hukum harus berlaku bagi seluruh pelaku usaha, baik investor besar, koperasi, pengusaha lokal, maupun masyarakat.

Masyarakat Fagogoru juga tidak boleh hanya diposisikan sebagai pihak yang menerima informasi setelah keputusan mengenai pertambangan dibuat. Mereka harus memperoleh ruang partisipasi yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi ruang hidup, lingkungan, dan masa depan mereka. Partisipasi bukan sekadar menghadirkan masyarakat dalam pertemuan atau meminta tanda tangan pada dokumen. Partisipasi harus memungkinkan masyarakat memahami rencana kegiatan, memperoleh informasi yang memadai, menyampaikan keberatan, mengusulkan alternatif, dan memengaruhi keputusan. Pengakuan terhadap masyarakat adat dan masyarakat lokal harus dilakukan secara cermat sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. Hubungan historis dan kultural dengan tanah merupakan bagian penting dari identitas masyarakat, tetapi pengakuan hak atas tanah dan sumber daya harus diproses melalui mekanisme hukum yang tepat.

Kritik terhadap negara dan oligarki tidak boleh menjadi penghalang Perjuangan untuk memperoleh keadilan ekonomi, tapi perjuangan juga membutuhkan otokritik. Masyarakat lokal perlu menjaga solidaritas, menghindari perpecahan, dan tidak menjadikan identitas adat, organisasi, atau koperasi sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Konflik internal, persaingan tidak sehat, ketergantungan kepada patron, dan praktik mencari proyek tanpa membangun kapasitas dapat melemahkan posisi tawar masyarakat. Otokritik ini bukan berarti menyalahkan masyarakat atas ketimpangan struktural yang di hadapi. Ketimpangan antara masyarakat lokal dan korporasi besar tetap membutuhkan intervensi kebijakan negara. Namun, masyarakat harus tetap membangun kemampuan untuk mengelola peluang secara kolektif dan bertanggung jawab. Kebangkitan ekonomi Fagogoru harus dibangun dengan integritas, profesionalisme, transparansi, dan solidaritas. Pemimpin lokal harus memperjuangkan kepentingan bersama, bukan menggunakan aspirasi masyarakat sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Industry Pertambangan di Fagogoru merupakan ujian bagi keberpihakan negara, integritas kebijakan, dan konsistensi terhadap amanat konstitusi. Negara tidak boleh hanya menjadi fasilitator bagi korporasi besar, sementara masyarakat lokal dipersulit untuk membangun kapasitas ekonominya. Negara harus hadir secara seimbang: memastikan investasi berjalan, sekaligus membuka ruang bagi koperasi, pengusaha lokal, masyarakat adat, dan generasi muda untuk menjadi aktor ekonomi yang produktif. Masyarakat Fagogoru tidak menuntut agar negara mengusir korporasi besar. Masyarakat tidak meminta agar seluruh kekayaan alam dikelola tanpa regulasi atau pengawasan. Fagogoru bukan hanya tempat mineral diambil. Fagogoru adalah tanah tempat masyarakat akan terus hidup, membesarkan anak-anaknya, menjaga adat dan kebudayaan, serta membangun masa depan generasi berikutnya. Karena itu, pemerintah perlu melihat kepentingan tuan tanah anak negeri Fagogoru sebagai bagian penting dari keadilan pembangunan. Bukan untuk mengistimewakan masyarakat dengan mengabaikan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa hubungan historis dan kultural masyarakat dengan wilayahnya tidak diabaikan dalam keputusan ekonomi yang menentukan masa depan mereka, Sebab, marwah negara tidak ditentukan oleh seberapa besar kekayaan yang berhasil dieksploitasi oleh korporasi, melainkan seberapa adil kekayaan itu digunakan untuk memuliakan kehidupan rakyatnya. Fagogoru tidak boleh hanya menjadi tempat mineral diambil. Fagogoru harus menjadi tempat anak negerinya tumbuh, berdaya, dan memiliki masa depan.