Dalam penyusunan kebijakan, negara harus mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberadaan masyarakat yang memiliki hubungan historis, kultural, dan sosial dengan wilayah tempat sumber daya alam dikelola. Aspirasi masyarakat Fagogoru tidak boleh baru didengar setelah keputusan strategis mengenai investasi, perizinan, dan penguasaan sumber daya ditetapkan. Masyarakat harus diberikan ruang untuk menyampaikan hak, kepentingan, kebutuhan, serta pandangan mereka sejak tahap perencanaan dan pengambilan keputusan. Negara harus memposisikan masyarakat sebagai mitra yang memiliki kepentingan sah dalam pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan atau pihak yang diminta menerima keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah dan korporasi.

Dalam kerangka tersebut, pengakuan terhadap tuan tanah anak negeri tidak dimaksudkan untuk meniadakan kewenangan negara atau menolak keberadaan korporasi. Pengakuan itu merupakan tuntutan agar negara menghormati hubungan historis dan kultural masyarakat dengan tanahnya serta memastikan hubungan tersebut tercermin dalam kebijakan yang adil. Pengakuan konstitusional terhadap martabat dan kepentingan masyarakat harus diwujudkan melalui perlindungan hak, partisipasi bermakna, kepastian hukum, dan kesempatan ekonomi yang nyata. Dengan demikian, masyarakat Fagogoru tidak hanya hadir sebagai pihak yang terdampak, tetapi sebagai mitra kolaboratif dalam pembangunan.

Salah satu ukuran keberpihakan negara dalam tata kelola pertambangan adalah bagaimana negara memperlakukan koperasi dan pelaku ekonomi lokal ketika berhadapan dengan korporasi besar. Negara tidak boleh hanya hadir sebagai regulator yang menetapkan persyaratan, menerbitkan perizinan, dan memberikan konsesi kepada investor. Negara juga harus menjadi fasilitator aktif yang membangun kemampuan ekonomi masyarakat dari bawah. Jika pemerintah mampu memfasilitasi investor besar untuk memperoleh akses terhadap konsesi, perizinan, pembiayaan, dan sumber daya produktif, maka koperasi juga harus memperoleh kesempatan nyata untuk tumbuh dan berkembang. Persamaan perlakuan tidak berarti seluruh pihak harus menghadapi persyaratan yang identik tanpa mempertimbangkan perbedaan kapasitas. Koperasi yang memiliki keterbatasan modal, teknologi, sumber daya manusia, dan pengalaman usaha justru membutuhkan pendampingan agar mampu memenuhi persyaratan hukum secara proporsional.

Negara harus memfasilitasi koperasi dalam penguatan kelembagaan, pembiayaan, penyusunan dokumen teknis, pemenuhan persyaratan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguasaan teknologi. Pemerintah perlu menuntun koperasi agar memiliki kapasitas untuk mengakses konsesi atau perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Regulasi jangan sampai menjadi tembok yang membuat koperasi mustahil memperoleh izin, sementara korporasi besar dengan dukungan jaringan dan akses kekuasaan, modal dan tenaga ahli dapat memenuhi persyaratan dengan jauh lebih mudah. Kemudahan bagi koperasi bukan berarti memberikan izin secara otomatis atau mengabaikan standar keselamatan, lingkungan, dan tata kelola sesuai regulasi. Yang diperlukan adalah pendampingan, penyederhanaan prosedur yang sah, penguatan kapasitas, dan kebijakan afirmatif yang proporsional. Negara harus memastikan bahwa persyaratan hukum tetap dipenuhi, tetapi keterbatasan kapasitas koperasi tidak dijadikan alasan untuk menutup kesempatan ekonominya.

Koperasi harus dipandang sebagai instrumen demokrasi ekonomi, bukan sekadar badan hukum untuk memenuhi persyaratan administratif atau memperoleh fasilitas pemerintah. Koperasi harus memiliki anggota aktif, tata kelola transparan, mekanisme pengawasan, dan pembagian manfaat yang adil. Dengan demikian, masyarakat tidak selamanya bergantung pada korporasi besar untuk memperoleh kesempatan ekonomi. Koperasi dapat menjadi jembatan bagi masyarakat lokal untuk membangun usaha, memperluas kepemilikan ekonomi, dan meningkatkan daya tawar. Dalam konteks ini, negara harus membangun hubungan yang produktif antara korporasi besar dan koperasi lokal. Korporasi besar memiliki keunggulan dalam modal, teknologi, pengalaman, dan jaringan pasar. Koperasi lokal memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat, pengetahuan wilayah, serta potensi menggerakkan ekonomi di tingkat desa dan komunitas.

Kemitraan tersebut tidak boleh hanya menjadikan koperasi sebagai pemasok kecil, tenaga kerja murah, atau penerima manfaat yang bergantung pada keputusan perusahaan. Koperasi harus memperoleh kesempatan yang nyata untuk berpartisipasi dalam rantai pasok, pengadaan barang dan jasa, transportasi, jasa pertambangan, pengolahan, distribusi, dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Kemitraan harus memiliki prinsip transparansi, kepastian kontrak, pembagian risiko yang wajar, peningkatan kapasitas, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Negara perlu memastikan bahwa hubungan antara korporasi besar dan koperasi tidak berlangsung dalam posisi tawar yang timpang. Dengan demikian, investasi tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga membangun kapasitas ekonomi yang bertahan di tengah masyarakat.

Jika kita membandingkan dengan oligarki di Indonesia saat ini, mereka dulunya di fasilitasi negara hingga menjadi besar yang saat ini telah menjadi Naga, Mungkinkah Anak Negeri Fagogoru saat ini nisa di fasilitasi dan di beri akses untuk menjadi naga-naga kecil? Gagasan melahirkan “9 Naga Fagogoru” dapat dipahami sebagai simbol kebangkitan pelaku ekonomi lokal. Namun, gagasan tersebut bukan untuk membangun oligarki baru yang menggantikan oligarki lama. Tujuannya adalah membuka kesempatan agar lebih banyak anak negeri memiliki modal, kemampuan usaha, akses teknologi, dan kesempatan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Fagogoru tidak membutuhkan oligarki baru. Fagogoru membutuhkan demokratisasi kesempatan ekonomi. Pengusaha lokal harus tumbuh secara profesionalisme, integritas, dan kemampuan usaha. Koperasi harus dikelola secara transparan. Organisasi masyarakat harus memperjuangkan kepentingan bersama, bukan menjadi alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Prinsipnya adalah saling membesarkan, bukan saling memakan. Kebangkitan ekonomi lokal harus menjadi jalan untuk memperluas kesejahteraan masyarakat, bukan memindahkan konsentrasi kekuasaan ekonomi dari satu kelompok kepada kelompok lainnya.

Persoalan pertambangan menjadi semakin penting ketika kita menyadari bahwa kegiatan eksploitasi mineral tidak berlangsung selamanya. Korporasi dapat datang dengan modal dan teknologi, melakukan eksplorasi, membangun produksi, memperoleh keuntungan, dan pada akhirnya meninggalkan wilayah kami ketika cadangan mineral habis atau kegiatan pertambangan tidak lagi ekonomis. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab sejak awal adalah: apa yang akan tersisa bagi masyarakat Fagogoru setelah korporasi-korporasi besar itu pergi? Apakah yang tersisa hanya lubang tambang, kerusakan lingkungan, ketergantungan ekonomi, dan generasi lokal yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun kehidupan baru? Ataukah akan tumbuh koperasi yang kuat, pengusaha lokal yang mandiri, pendidikan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang memadai, dan ekonomi daerah yang mampu bertahan setelah kegiatan pertambangan berakhir?

Pertanyaan tersebut tidak boleh diserahkan semata-mata kepada mekanisme pasar. Ia merupakan tanggung jawab kebijakan negara. Karena itu, dibutuhkan kontrak sosial antara masyarakat Fagogoru dan korporasi pertambangan yang difasilitasi oleh negara. Kontrak sosial ini bukan sekadar seremoni, pernyataan moral, atau dokumen tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak memiliki daya ikat. Kontrak sosial harus menjadi kesepakatan substantif mengenai bagaimana kegiatan pertambangan dijalankan, bagaimana masyarakat dilibatkan, bagaimana manfaat ekonomi dibagikan secara adil, dan bagaimana masa depan wilayah dipersiapkan setelah tambang berakhir.

Kesepakatan tersebut perlu melibatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal, pemerintah, koperasi, korporasi, serta pemangku kepentingan terkait. Isinya harus mencakup penguatan koperasi, akses terhadap peluang usaha, pendidikan dan pelatihan generasi muda, pengembangan tenaga kerja lokal, perlindungan lingkungan, pemulihan pascatambang, dan diversifikasi ekonomi daerah. Kontrak sosial harus memiliki indikator yang jelas, mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan ruang evaluasi. Pelaksanaannya harus selaras dengan peraturan perundang-undangan, kewajiban perizinan, dan perlindungan hak masyarakat. Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berhadapan sendiri dengan korporasi dalam posisi tawar yang tidak seimbang. Pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki informasi yang memadai, ruang partisipasi yang bermakna, dan perlindungan hukum yang berkeadilan.

Kebijakan Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral, peningkatan produksi, atau nilai ekspor. Hilirisasi harus menjadi hilirisasi kesejahteraan. Artinya, nilai tambah dari sumber daya alam harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di wilayah penghasil. Masyarakat harus memperoleh manfaat melalui kesempatan usaha, peningkatan keterampilan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur, dan penguatan ekonomi lokal. Apabila industri pertambangan berkembang pesat, tetapi masyarakat di sekitarnya tetap menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, kesempatan usaha, dan pekerjaan yang bermartabat, maka pembangunan masih menyisakan persoalan keadilan. Negara harus memastikan bahwa manfaat hilirisasi tidak hanya terkonsentrasi pada pemilik modal dan pusat-pusat ekonomi, tetapi juga mengalir kepada masyarakat di wilayah yang menyediakan sumber daya alam.

Baca halaman selanjutnya...