Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur (Wagub) Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menegaskan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tidak boleh hanya terlihat dari angka statistik, tetapi harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurut Sarbin, tingginya pertumbuhan ekonomi dan besarnya nilai investasi belum cukup menjadi ukuran keberhasilan pembangunan apabila dampaknya belum dirasakan secara merata oleh masyarakat.

Penegasan itu disampaikan Sarbin saat menghadiri North Moluccas Investment Business Forum (NMIBF) 2026, Kamis (29/10/2026).

Ia mengatakan, Maluku Utara memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dari sektor industri pengolahan berbasis sumber daya mineral. Perkembangan sektor tersebut telah menempatkan Maluku Utara sebagai salah satu wilayah penting dalam rantai pasok industri nasional.

Namun, potensi tersebut harus dikelola secara optimal agar mampu menciptakan nilai tambah, memperluas peluang usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Keberhasilan pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk, tingginya aktivitas industri atau meningkatnya kapasitas produksi. Keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat,” tegas Sarbin saat diwawancara.

Karena itu, Pemprov Maluku Utara mendorong investasi yang berkualitas, inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sarbin menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penyederhanaan birokrasi, keterbukaan informasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat.

Untuk itu, Ia mengingatkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Maluku Utara, Nirwan M.T. Ali pentingnya koordinasi dalam penerbitan izin usaha. Menurutnya, digitalisasi pelayanan memang memberikan kemudahan, tetapi tidak boleh mengabaikan komunikasi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam proses perizinan.

“Kami berharap tata kelola perizinan dibangun dengan komunikasi sebaik mungkin, sehingga semua pihak bisa berjalan dengan baik. Perizinan yang diterbitkan harus membawa dampak positif,” ujarnya.

Sarbin juga mengingatkan agar iklim investasi tidak menciptakan persaingan usaha yang saling menjatuhkan. Sebaliknya, pelaku usaha harus membangun persaingan yang sehat dan berkualitas sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Oleh sebab itu, reformasi pelayanan investasi harus terus dilakukan. Pelayanan publik tidak boleh menjadi penghambat bagi pelaku usaha, tetapi harus menjadi bagian dari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sarbin mengakui Maluku Utara mencatat pencapaian yang membanggakan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Namun, ia menilai capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan besar, terutama memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan masyarakat secara luas.

“Kita bangga dengan pencapaian peningkatan angka-angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi kita juga merasakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu belum inklusif, belum dirasakan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pemerintah berkomitmen agar pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan angka statistik, tetapi harus berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Komitmen pemerintah, tumbuhnya harus dirasakan oleh masyarakat. Itu harapan besar kita bersama-sama di masa depan,” pungkas Sarbin. (nar)