Oleh: M. Ghazali Faraman

(Mahasiswa Hukum Unkhair) 

“Logika di panggung politik desa kerap memicu perdebatan kritis mengenai arah demokrasi lokal dan legitimasi para calon kepala desa.”

Watak kepemimpinan di tingkat tapak berubah menjadi semata-mata soal produk yang menjadi terkenal. Baik itu perhelatan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, kontes pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga persaingan antar-tokoh lokal, percakapan publik warga di teras-teras rumah, warung kopi, hingga grup-grup media sosial pada momen-momen menjelang pemilihan ditunjukkan lewat angka-angka popularitas, tingkat kesadaran nama (brand awareness) dan volume perbincangan di media sosial.

Elektabilitas tampaknya telah menjadi semacam “kitab suci” tunggal di mana para pengusung dan tim sukses menganalisis dan memutuskan darinya: kandidat mana yang layak mendapat dukungan dan dorongan penuh?

Lama-kelamaan, perkaratan ini perlahan mengikis gagasan tindakan demokratis yang substansial di tingkat desa itu sendiri. Pemimpin desa tidak seharusnya direduksi menjadi memilih barang konsumsi, sesuatu yang hanya bisa dinilai dari kemasannya dan tidak memberikan wawasan yang lebih jauh darinya, bahkan jika “iklan” disampaikan lewat suara toa atau pernak-pernik kampanye.

Saat elektabilitas ditinggikan di atas segalanya, kita mengutuk demokrasi desa turun ke dangkalnya ajang kecantikan politik lokal. Lalu, ini adalah usulan untuk koreksi dasar: kembali pada posisi moral dan mentalitas sebagai indikator utama pada setiap calon kepala desa, bukan sekadar figur-figur populer.

Etikabilitas: Garis Depan Pertahanan Integritas dan Kompas Moral Desa

Menilai seorang calon pemimpin desa harus dimulai dan diakhiri dengan karakter moralnya. Posisi etika bukan hanya basa-basi yang sopan saat menyapa warga di jalan atau pose religius yang relatif mudah di media sosial, ia adalah keseluruhan karakternya, masa lalunya, jiwa moralnya yang konsisten.

Seorang pemimpin desa yang tidak memiliki landasan etika adalah seperti perahu kayu megah yang dikemudikan oleh seseorang tanpa prinsip, pada akhirnya, perahu itu akan tenggelam setelah menghantam karang kekuasaan, penyalahgunaan Dana Desa, nepotisme perangkat desa, dan penyalahgunaan wewenang.

Sebaliknya, seorang pemimpin desa yang etis dengan integritas yang baik akan menunjukkan komitmen yang tegas untuk menegakkan kebenaran atau keadilan demi kesejahteraan warga, terutama dengan tetap tidak mencari manfaat bagi diri sendiri di tengah godaan anggaran desa yang besar.

Integritas adalah yang menjamin bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan dan kontrol atas ratusan juta hingga miliaran rupiah uang publik desa tidak akan menggunakannya untuk mengantongi uangnya sendiri, uang keluarganya, atau kelompok pendukung yang berada di belakangnya.

Di masa menipisnya kepercayaan warga terhadap pejabat publik, sebuah catatan etis (sine qua non) adalah kebutuhan yang tidak dapat dikorbankan jika arah tata kelola pemerintahan desa di masa depan hendak menghindari kepunahan moral.

Intelektualitas: Kapasitas Membedah Masalah dan Eksekusi Kebijakan Desa

Sejalan dengan kompas moral, kriteria intelektualitas tetap menjadi faktor utama untuk menjalankan sistem pemerintahan desa yang konstruktif dan berbasis solusi. Masa sulit bagi suatu desa, mulai dari ketidakseimbangan ekonomi warga, pengelolaan BUMDes yang mangkrak, pengolahan sampah dan aspek ekologis, hingga pemecahan tugas sistem birokrasi desa ke dalam area-area baru yang lebih transparan dan digital. Ini adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh senyum ramah, bantuan sembako dadakan, atau penggantian janji manis saat berpidato.

Para calon kepala desa harus dibekali kemampuan untuk memimpin dengan visi jangka panjang, pemahaman yang canggih terhadap potensi lokal dan regulasi daerah, serta kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah warga yang kusut. Intelek adalah kemampuan bawaan seorang pemimpin untuk menganalisis masalah yang kompleks, merumuskan APBDes berbasis kebutuhan nyata warga, dan menerapkan solusi jangka panjang yang bermakna.

Pemimpin desa yang cerdas tidak akan dengan mudah terjerat populisme manis yang hanya mengejar simpati pemilih jangka pendek, sehingga membahayakan struktur anggaran dan masa depan publik desa. Ia memiliki ketajaman mental yang diperlukan untuk mengetahui program mana yang benar-benar memberi dampak bagi kesejahteraan warga, dan mana yang sekadar pemasaran sesaat tanpa substansi.

Menempatkan Elektabilitas Pada Perspektif yang Tepat

Menempatkan etika dan intelek di urutan pertama bukanlah penolakan terhadap elektabilitas. Elektabilitas juga diperlukan, sebagai proses memperoleh legitimasi agar didukung secara demokratis melalui pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Namun, kesalahan yang paling menyedihkan hingga saat ini adalah menganggap elektabilitas sebagai penjelasan, bukan sebagai hasil.

Yang seharusnya berkembang secara alami, apabila medan pemilihan desa tersebut benar-benar meritokrasi dan diperkuat dengan ketangguhan yang telah diuji etika, adalah elektabilitas yang sehat, kandidat-kandidat yang secara demokratis layak, secara tindakan patut, dan pantas memimpin desa.

Tingginya dukungan warga harus menjadi bukti kualitas karakter kandidat dan kedalaman gagasannya yang dipercaya publik, bukan hasil dari produk pencitraan kilat, manipulasi kekerabatan, atau, yang ketiga, politik uang (money politics). Dalam struktur hierarki yang menempatkan etika dan intelek di atas elektabilitas ini, kita menyelamatkan panggung politik desa dari barisan “pembawa-beban” kosong yang siap merebut kendali atas anggaran dan aset desa.

Tantangan Masyarakat: Memilih dengan Kesadaran

Kita harus menginformasikan kepada warga bahwa menentukan pemimpin desa bukan semata-mata soal keterpilihan. Ada tiga poin besar yang harus dipenuhi oleh kepala desa terpilih: kesesuaian etis, kemampuan intelektual, dan keterpilihan. Ketiganya saling terkait; satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain.

Keunggulan etis memberikan legitimasi moral, kapasitas intelektual membantu mengarahkan visi, dan keterpilihan memastikan bahwa pemimpin memiliki dukungan rakyat di belakangnya. Namun, dalam praktiknya, bagaimana kita membuat masyarakat umum menjadi lebih selektif?

Literasi politik perlu menjadi langkah pertama. Ini menuntut keterlibatan kritis yang lebih besar dari masyarakat terhadap latar belakang moral dan intelektual para kandidat pemimpin, bukan hanya popularitas mereka. Mereka seharusnya lebih terdorong oleh gagasan, bukan sekadar ajang saling mengejek untuk melihat siapa yang bisa berteriak lebih keras.

Kedua, pendidikan politik juga merupakan isu keadilan yang penting. Kita akan terbatas dalam memilih sekadar kandidat, jika kita masih terjebak dengan praktik pembelian suara atau janji palsu. Di sinilah kesadaran politik yang lebih baik tentang hal-hal yang mereka pedulikan, yang diperoleh terutama melalui institusi pendidikan, media, dan komunitas masyarakat sipil, menjadi hal yang esensial.

Terakhir namun tidak kalah penting, keputusan adalah urusan komunitas. Kita kemudian berisiko memilih pemimpin yang banyak bicara tetapi tidak memiliki apa pun untuk ditunjukkan, jika kita hanya memandang kepemimpinan melalui kacamata keterpilihan.

Namun, pertimbangkan juga faktor kapasitas etis dan intelektual, maka kita memiliki kesempatan untuk menghadirkan pemimpin yang benar-benar layak untuk jabatan tersebut. Meski demikian, pemimpin yang berhasil perlu menghadapi dan melampaui ketiga tantangan itu. Dan terserah kepada kita para pemilih untuk memastikan hal tersebut terjadi.

Ini mungkin bukan sekadar konsep hipotetis, melainkan penerapan praktis evaluasi yang sehat secara etis dan kompeten secara intelektual terhadap mereka yang mencari jabatan adalah hal yang kritis untuk menyelamatkan demokrasi kita dari kegelapan, sementara popularisme bukanlah alternatif. Nasib publik tidak lagi dapat dipercayakan kepada mereka yang hanya “menjual sebuah nama” dan tingkat familiaritas tanpa komitmen nyata terhadap integritas serta kemampuan kepemimpinan yang serius.

Tidak ada pemimpin besar yang pernah dibentuk dari serangkaian angka survei yang menarik yang masih melayang di atas kertas, melainkan dari substansi moral dan kejernihan pikiran yang semuanya ditujukan untuk benar-benar melayani rakyat.

Jadi, saat kita memasuki momen-momen penting dalam penentuan kepemimpinan, sekaranglah waktu bagi kita sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilih kita dengan bijak dan penuh pertimbangan. Jadikan akal sehat dan kekuatan suara hati sebagai penyaring terbesar kita, agar nantinya yang memimpin panggung kepemimpinan berikutnya hanyalah mereka yang bukan sekadar populer, tetapi juga pemimpin yang etis dan kompeten.