Ternate, malutpost.com - PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku mulai memberlakukan layanan Biosolar lebih awal di sejumlah SPBU Kota Ambon. Kebijakan ini dilakukan mulai pukul 05.00 WIT sebagai upaya mengurai antrean kendaraan, terutama truk logistik, sekaligus menjaga ketertiban lalu lintas di sekitar SPBU.

Communication & Relations Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Bramantyo Rahmadi, mengatakan pembukaan layanan lebih pagi merupakan tindak lanjut koordinasi bersama Kepolisian, mitra SPBU, dan Asosiasi Supir Truk yang dilakukan pada Agustus lalu.

"Layanan Biosolar di Kota Ambon dibuka mulai jam 5 pagi agar para pengguna Biosolar dapat mengisi lebih awal sebelum jam sibuk pada pagi hari. Jam layanan lebih awal ini diharapkan juga dapat meningkatkan ketertiban dan mengurangi kepadatan di area SPBU pada jam sibuk sehingga tidak mengganggu pengguna jalan lainnya," jelas Bramantyo.

Selain memperpanjang waktu layanan pada pagi hari, Pertamina memastikan perencanaan suplai Biosolar ke SPBU dilakukan secara terukur. Pengaturan pasokan dari Integrated Terminal Wayame serta ketepatan waktu proses bongkar diharapkan dapat mendukung ketersediaan stok dan mengurangi penumpukan kendaraan.

"Stok kami terus jaga, penyaluran pun saat ini dilakukan sesuai aturan penugasan yang diberikan kepada Pertamina. Ini adalah bentuk transparansi penyaluran BBM bersubsidi. Kami akan terus prioritaskan pasokan suplai dari Integrated Terminal Wayame ke SPBU-SPBU agar layanan yang dimulai lebih awal pada pagi hari dapat berjalan maksimal," ujarnya

Upaya menjaga kelancaran distribusi BBM juga menjadi perhatian Kepolisian Daerah (Polda) Maluku bersama pemerintah daerah, TNI, dan Pertamina.

Pada Senin (14/9/2026), rapat koordinasi terkait keandalan pasokan dan ketersediaan BBM digelar dengan dipimpin Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto. Pertemuan tersebut membahas langkah bersama untuk memastikan kelancaran distribusi serta menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Dadang menjelaskan, antrean yang terlihat di sejumlah SPBU di wilayah Maluku berkaitan dengan kendaraan logistik. Menurutnya, pengaturan diperlukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi.

"Kita melihat fenomena adanya antrean di sejumlah SPBU. Namun, untuk wilayah Maluku, saya tegaskan bahwa antrean tersebut khusus kendaraan-kendaraan logistik. Memang ada pengaturan di situ. Terdapat sejumlah hal juga yang perlu diantisipasi, terutama dari aspek hukum, salah satunya terkait tindak pidana penyalahgunaan BBM," kata Dadang usai rapat koordinasi, Senin (14/9/2026).

Sebagai langkah pencegahan, Polda Maluku telah menurunkan tim gabungan bersama pemerintah daerah, TNI, dan Pertamina untuk melakukan pemantauan serta pengawasan di lapangan.

Kapolda juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM sesuai kebutuhan dan mematuhi ketertiban selama mengantre.

"Masyarakat kami imbau tetap membeli BBM sesuai kebutuhan, tetap tertib saat mengantre, dan kami ingatkan jangan coba-coba melakukan kecurangan," pungkasnya.

Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah pengawasan dan penindakan yang dilakukan Polda Maluku bersama pihak terkait terhadap dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sales Area Manager Pertamina Patra Niaga Ambon, Aria Aditya, menyampaikan bahwa hingga September 2026, pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap enam SPBU di Kota Ambon yang terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai ketentuan.

"Pertamina Patra Niaga sendiri telah melakukan pembinaan kepada 6 SPBU di Kota Ambon hingga September 2026 yang terbukti menyalurkan BBM subsidi tidak sesuai aturan. Ini adalah bagian langkah kami untuk menjaga penyaluran BBM bersubsidi yang lebih baik," tutup Aria. (wm-01/onk/*).