Sofifi, malutpost.com -- Polemik penyaluran BBM subsidi jenis bio solar yang dikeluhkan para sopir lintas di daratan Halmahera mendapat respons cepat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, langsung menggelar rapat terbatas bersama Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas ESDM serta Kerukunan Sopir Lintas (KSL) Maluku Utara. Rapat itu membahas persoalan kuota dan penyaluran BBM subsidi yang selama ini menjadi keluhan para pelaku transportasi lintas.

Sarbin menegaskan, pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan BBM subsidi berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan masyarakat luas, terutama sektor transportasi yang menjadi urat nadi konektivitas dan distribusi barang di wilayah Halmahera.

“Ini menyangkut kebutuhan masyarakat luas. Khususnya sektor transportasi umum yang menjadi penunjang aktivitas masyarakat di wilayah Halmahera,” tegas Sarbin, Rabu (12/8/2026).

Ia pun meminta organisasi perangkat daerah terkait bersama Organda dan perwakilan sopir ikut memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bio solar bersubsidi.

Pengawasan kata Sarbin, dinilai penting menyusul adanya dugaan permainan dan penyalahgunaan BBM subsidi yang berdampak langsung terhadap biaya operasional para sopir lintas.

Salah satu perwakilan Organda menilai pelibatan mereka dalam pengawasan merupakan langkah yang tepat.

“Bio solar ditujukan untuk para sopir lintas angkutan barang, jadi itu sudah tepat,” ujarnya.

Keluhan para sopir bukan tanpa alasan. Harga bio solar yang seharusnya berada di kisaran Rp6.800 per liter disebut dapat melonjak hingga Rp17.000 per liter di lapangan. Kondisi tersebut dinilai sangat membebani sopir yang melayani angkutan penumpang maupun barang di daratan Halmahera.

Jika persoalan ini tidak segera ditangani, lonjakan harga BBM berpotensi ikut menekan biaya angkutan, harga barang dan kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat.

Pemprov Maluku Utara tidak ingin persoalan tersebut berhenti pada rapat. Sarbin menyatakan akan menindaklanjuti persoalan teknis melalui koordinasi bersama pihak Pertamina dan Pertamina Patra Niaga, khususnya terkait SBU BBM subsidi jenis bio solar.

Ia menegaskan, pemprov juga akan mendorong pengawasan yang lebih ketat agar BBM bersubsidi benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran. Selain itu, ketersediaan dan ketepatan penyaluran BBM menjadi faktor penting dalam menjaga rantai pasok logistik, aktivitas ekonomi serta konektivitas antarwilayah di Halmahera. (nar)