Ternate, malutpost.com -- Sejumlah kepala desa dan lurah di Maluku Utara (Malut) mengungkapkan berbagai kendala dalam pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), mulai dari persoalan lahan hingga aturan pengelolaan koperasi.

Keluhan tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ternate, Rabu (5/8/2026), yang dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, beserta sejumlah pejabat kementerian terkait.

Salah satu kepala desa dari Kabupaten Halmahera Selatan menyampaikan bahwa keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pembangunan gerai Kopdes Merah Putih di desanya. Sementara itu, salah seorang lurah di Kota Ternate juga mengungkapkan sejumlah persoalan lain terkait pengelolaan koperasi.

Menanggapi hal tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto mengakui bahwa persoalan lahan masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan gerai Kopdes Merah Putih, tidak hanya di Maluku Utara tetapi juga di berbagai daerah lainnya.

"Tantangannya memang lahan. Ada desa yang belum punya lahan, ada yang lahannya tidak cukup. Karena itu pembangunannya kita lakukan secara bertahap dan terus dievaluasi," kata Yandri.

Menurutnya, pembangunan Kopdes Merah Putih merupakan program berskala besar sehingga pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Pemerintah, kata dia, akan terus melengkapi berbagai kebutuhan desa, termasuk mendukung program budidaya ikan dan fasilitas penunjang lainnya.

Yandri juga meminta pengurus koperasi, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, hingga pemerintah daerah terus membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar setiap persoalan dapat segera dicarikan solusi.

"Terus kita komunikasi. Insyaallah selalu ada solusi," tegasnya.

Ia mengakui pembangunan Kopdes Merah Putih di Maluku Utara hingga saat ini belum berjalan optimal. Karena itu, seluruh aspirasi yang disampaikan para kepala desa akan dibawa ke rapat pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.

Menurut Yandri, persoalan lahan akan dikoordinasikan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan kebutuhan pembangunan fisik akan dibahas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan instansi terkait.

Ia juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah. Para bupati dan wali kota dipersilakan menyampaikan berbagai kendala secara langsung, baik melalui pertemuan di Jakarta, sambungan telepon, pesan singkat, maupun rapat virtual.

Di akhir penyampaiannya, Yandri mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menilai keberhasilan Program Kopdes Merah Putih karena saat ini masih berada pada tahap pembangunan dan belum seluruhnya beroperasi.

"Kalau menuntut Kopdes berhasil, memang belum. Sekarang kita masih membangun, belum operasional. Karena itu kami sangat berterima kasih atas semua masukan yang disampaikan," pungkasnya. (nar)