Ternate, malutpost.com -- Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pelaku usaha lokal.

"Saya berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan sebagai langkah mitigasi berbagai persoalan dalam pengadaan barang dan jasa," tegas Sherly, saat membuka kegiatan kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dan Pemprov Maluku Utara, Selasa (30/6/2026).

Kegiatan tersebut mengangkat tema penyamaan persepsi penanganan permasalahan PBJ, peningkatan kapasitas pengaduan PBJ, serta strategi pengadaan untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan UMKM melalui konsolidasi pengadaan di Maluku Utara.

Sherly mengatakan, forum tersebut menjadi ruang untuk menyatukan persepsi antara LKPP, Kejaksaan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaan PBJ berjalan sesuai aturan serta mampu meminimalkan persoalan hukum.

Ia berharap pertemuan itu menghasilkan tiga capaian utama, yakni kesamaan persepsi terkait penerapan kontrak payung, konsolidasi pengadaan material, serta penguatan tata kelola PBJ yang baik dan benar.

Gubernur juga menekankan tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian seluruh perangkat daerah. Pertama, memperkuat kolaborasi antara LKPP, APIP, TAPD, OPD, dan seluruh pelaksana pengadaan sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan. Kedua, memperkuat sistem pengaduan agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat dan tepat. Ketiga, menjadikan belanja pemerintah sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Menurut Sherly, penerapan kontrak payung juga harus memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM lokal.

"Saya berharap kebijakan ini ditindaklanjuti secara konkret sehingga proyek pemerintah tidak hanya dinikmati segelintir pengusaha besar, tetapi juga memberikan efek domino bagi UMKM lokal di Maluku Utara," ujarnya.

Ia turut mengapresiasi sinergi LKPP bersama pemerintah daerah dalam mendorong konsolidasi kontrak payung, pemberdayaan pelaku usaha dan UMKM, serta pelaksanaan uji kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Kita perlu memperkuat kompetensi PPK, sertifikasi PBJP, serta mendorong lebih banyak ASN berkarier di bidang pengadaan," tegas Sherly.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Sufahri beserta jajaran, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Sekretaris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir, para asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. (nar)