Sofifi, malutpost.com -- Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) BLUD Lingkup Pemprov Maluku Utara Tahun 2026. Rakor menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli, secara daring dan diikuti 40 peserta dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Gubernur Maluku Utara yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, Sri Haryanti Hatari, menegaskan rakor tersebut menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat kinerja BLUD di daerah.

"Ini momentum strategis untuk mengevaluasi keberadaan BLUD sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mengoptimalkan kinerjanya," kata Sri Haryanti, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya, BLUD memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan PAD melalui pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel, profesional, dan akuntabel. Di sisi lain, kata Sri, keberadaan BLUD juga diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Saat ini, implementasi BLUD di Maluku Utara masih didominasi sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, pemerintah daerah berencana menambah satu BLUD baru di sektor kawasan perairan yang akan dikelola Balai Kawasan Permukiman (BKP).

"Semua harus dikelola secara profesional dan adaptif terhadap perkembangan serta kebutuhan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Mutia Rendani, menjelaskan rakor ini merupakan tindak lanjut dari Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Menrut Mutia, rakor difokuskan pada penguatan pemahaman regulasi, identifikasi peluang dan tantangan pengelolaan BLUD, percepatan peningkatan mutu layanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur sipil negara dalam penerapan tata kelola BLUD.

Melalui sinergi antar OPD, Sri Haryanti berharap penguatan tata kelola yang berkelanjutan, Pemprov Maluku Utara optimistis BLUD dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. (nar)