Oleh: Marwan Buka

Setiap pembangunan besar selalu melahirkan dua hal sekaligus: harapan dan perdebatan. Harapan hadir karena masyarakat menginginkan daerahnya semakin maju, sementara perdebatan muncul karena pembangunan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Situasi itulah yang kini mengiringi pembangunan dan rehabilitasi Kanal Kota Maba yang nilainya mencapai sekitar Rp40,8 miliar.

Sebagian masyarakat mendukung karena melihatnya sebagai kebutuhan mendesak bagi masa depan ibu kota kabupaten. Sebagian lainnya mempertanyakan besarnya anggaran yang dialokasikan pemerintah daerah untuk proyek tersebut. Kedua pandangan ini tentu sah dalam kehidupan demokrasi. Namun persoalannya, sering kali perdebatan hanya berhenti pada angka, sementara substansi pembangunan justru luput dari perhatian.

Padahal pembangunan tidak pernah bisa dinilai hanya dari besar kecilnya anggaran. Sebuah kebijakan publik harus dilihat dari kebutuhan yang melatarbelakanginya, persoalan yang hendak diselesaikan, serta manfaat yang akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Jika ukuran yang dipakai hanya angka, maka hampir semua proyek pembangunan akan tampak mahal.

Tetapi apabila yang dilihat adalah dampaknya terhadap masa depan daerah, maka cara pandangnya tentu berbeda. Kota Maba saat ini bukan lagi kawasan kecil seperti sepuluh tahun lalu. Sebagai ibu kota Kabupaten Halmahera Timur, Maba berkembang menjadi pusat pemerintahan, pusat pelayanan publik, pusat aktivitas ekonomi, sekaligus pintu masuk bagi siapa saja yang ingin melihat wajah daerah ini.

Hampir seluruh urusan pemerintahan bermuara di kota ini. Mobilitas masyarakat terus meningkat, kawasan permukiman bertambah, aktivitas perdagangan tumbuh dari tahun ke tahun. Perkembangan tersebut tentu membawa konsekuensi. Semakin berkembang sebuah kota, semakin besar pula kebutuhan terhadap infrastruktur dasar yang memadai. Jalan harus diperbaiki, drainase harus ditata, ruang publik harus disediakan dan yang tidak kalah penting, sistem pengendalian banjir harus dipersiapkan agar pertumbuhan kota tidak berubah menjadi persoalan baru di masa depan.

Dokumen perencanaan yang disusun pemerintah menunjukkan bahwa Kota Maba memiliki karakteristik geografis yang relatif datar dan beberapa pada titik kawasan rendah. Curah hujan yang tinggi serta keberadaan daerah aliran sungai yang langsung mengarah ke kawasan permukiman menyebabkan kota ini memiliki tingkat kerentanan terhadap genangan air dan banjir. Dalam kondisi demikian, pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan kanal bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan yang tidak dapat ditunda.

Persoalan ini sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Masyarakat Kota Maba tentu mengetahui bahwa ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, beberapa kawasan sering mengalami genangan. Dalam jangka pendek mungkin hal itu dianggap biasa. Namun dalam jangka panjang, ketika jumlah penduduk bertambah dan kawasan kota semakin berkembang ke depan, persoalan tersebut dapat menjadi ancaman serius apabila tidak ditangani sejak sekarang. Karena itu pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan kanal tidak boleh dipahami sekadar sebagai proyek fisik.

Kanal merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir yang dirancang untuk mengurangi genangan, mengendalikan limpasan air, melindungi kawasan permukiman, menjaga fasilitas umum, dan mendukung penataan kota yang lebih baik. Infrastruktur seperti ini mungkin tidak selalu menarik perhatian seperti jalan raya atau gedung megah, tetapi manfaatnya sangat menentukan kualitas kehidupan masyarakat.

Mereka yang mempertanyakan besarnya anggaran perlu melihat skala pekerjaan yang sedang direncanakan. Berdasarkan peta pembangunan kanal dalam Kota Maba, total jaringan kanal yang akan direhabilitasi mencapai lebih dari 212 kilometer dengan berbagai ukuran lebar saluran yang tersebar di kawasan perkotaan. Ini bukan pekerjaan sederhana yang hanya melibatkan penggalian tanah di beberapa titik, melainkan pembangunan sistem pengendalian air yang terintegrasi dan dirancang untuk menjawab kebutuhan kota dalam jangka panjang.

Selain itu, pekerjaan tersebut juga mencakup normalisasi saluran, pengerukan sedimentasi, penguatan tebing, pembangunan struktur pengaman, hingga berbagai pekerjaan teknis lainnya yang membutuhkan biaya besar dan perencanaan yang matang. Karena itu, menilai proyek ini hanya dari angka Rp 40,8 miliar tanpa melihat cakupan pekerjaan yang dilakukan tentu tidak akan menghasilkan penilaian yang adil.

Saya adalah warga Halmahera Timur. Saya lahir dan tumbuh sebagai bagian dari daerah ini. Namun saya tidak berdomisili di Kota Maba. Karena itu, pandangan saya terhadap rehabilitasi dan pemeliharaan kanal tidak lahir dari kepentingan sebagai warga yang akan menerima manfaat langsung dari proyek tersebut. Saya melihatnya dari perspektif yang lebih luas, yaitu kepentingan Halmahera Timur secara keseluruhan. Bagi saya, Kota Maba bukan hanya milik masyarakat yang tinggal di dalamnya. Kota Maba adalah ibu kota kabupaten. Ia adalah wajah Halmahera Timur.

Baca halaman selanjutnya...