Ternate, malutpost.com -- Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara (Malut), M. Bahtiar Husni, menguji komitmen Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara, Abdul Hamid Payapo, dalam meningkatkan pembangunan di Maluku Utara.

"Kami bangga atas pengangkatan Plt Kepala BPJN Abdul Hamid Payapo oleh Kementrian Pekerjaan Umum. Apalagi Abdul Hamid juga merupakan putra daerah. Makanya kami menguji komitmen Abdul Hamid dalam menjalankan tugasnya dalam membangun infrastruktur," kata Bahtiar, Rabu (6/5/2026).

Menurut Bahtiar, apa yamg dilakukan oleh Abdul Hamid saat ini perlu diapresiasi, karena baru saja menjabat sebagai Plt Kepala BPJN Malut ia langsung melakukan peninjauan lokasi pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, yakni Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat dan Kota Ternate.

"Kalau dilihat, Kepala BPJN yang sebelumnya tidak seperti Abdul Hamid. Jadi kami menaruh harapan besar Abdul Hamid bisa menuntaskan setiap pembangunan di Maluku selama menjabat," ujarnya.

Menurut Bahtiar, apa yang dilakukan oleh Abdul Hamid perlu di-support, tidak boleh dinilai secara subjektif kemudian mengaitkannya kasus dugaan penyuapan dan korupsi yang menyeret Balai XII Maluku-Malut atau dalam perkara Amran Mustari yang sudah adanya putusan pengadilan.

Artinya, tidak boleh disamakan dengan jabatan yang diduduki Abdul Hamid saat ini, karena keputusan Kementrian Pekerjaan Umum (PU) menugaskan Abdul Hamid sebagai Plt Kepala BPJN Malut sudah melalui penilaian yang matang.

"Wajar kalau kasus waktu itu melibatkan Abdul Hamid hingga dia dihadirkan dalam persidangan, karena yang bersangkutan dibutuhkan memberi kesaksian atas perkara yang diketahui."

"Jadi bukan karena Abdul Hamid ini pernah terlibat memberikan kesaksian atas kasus tersebut, kemudian dikaitkan dengan jabatanya saat ini, itu artinya menyerang kepribadian seseorang."

"Kami pikir, kalau saat itu Abdul Hamid ini betul-betul terlibat, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga akan menyeretnya lebih jauh untuk mempertanggungjawabkan secara hukum. Tapi kan tidak tebukti," sambung Bahtiar.

Menurut Bahtiar, yang perlu dilihat saat ini adalah Abdul Hamid merupakan putra daerah yang lagi membangun Maluku Utara melalui BPJN.

"Kami pikir Abdul Hamid punya integritas dan kepedulian yang tinggi untuk membangun Maluku Utara menjadi lebih baik. Jadi berhentilah menyerang kepribadian seseorang dengan mengaitkan kasus yang sudah inkrah," katanya.

Meski begitu, sambung Bahtiar, jika ke depan Abdul Hamid gagal membangun Maluku Utara melalui BPJN maka ia layak dikritisi secara profesional. (one)