Riuh soal biaya perawatan kecantikan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, yang disebut mencapai Rp450 juta, seolah menjadi panggung baru bagi publik untuk menilai, bahkan menghakimi pilihan personal seorang pejabat. Angka itu terdengar besar, mencolok, dan mudah memancing emosi. Namun pertanyaan mendasarnya: mengapa harus heboh?

Bukankah sejak awal, dalam momentum kampanye Pilkada 2025 kemarin, slogan “pilih yang cantik” sudah menjadi bagian dari narasi politik yang dibangun? Publik menerima, bahkan sebagian mendukung, citra tersebut. Maka ketika kecantikan itu dirawat dengan biaya tertentu, logika sederhana seharusnya berlaku: estetika, apalagi yang diposisikan sebagai identitas publik, selalu datang dengan konsekuensi biaya.

Jika angka Rp450 juta itu ditarik ke dalam kerangka waktu tahunan, sebenarnya menjadi jauh lebih “rasional”. Dibagi 365 hari, biaya itu setara sekitar Rp1,2 juta per hari. Dalam standar hidup kelas menengah ke atas, terlebih bagi figur publik. Angka tersebut tidak luar biasa. Ia bahkan relatif moderat bila dibandingkan dengan praktik serupa di kalangan selebritas nasional.

Ambil contoh Ahmad Sahroni, yang pernah mengungkapkan biaya perawatan dirinya bisa mencapai Rp200 juta dalam satu hari. Atau Krisdayanti yang disebut menghabiskan hingga Rp185 juta untuk sekali perawatan. Dalam konteks ini, angka Rp450 juta setahun justru tampak “hemat” jika dibandingkan dengan standar industri hiburan yang memang menjadikan tubuh sebagai aset utama.

Namun tentu saja, posisi gubernur berbeda dengan artis. Di sinilah letak sensitivitas publik. Seorang kepala daerah bukan sekadar individu, melainkan simbol kekuasaan, representasi moral, dan pengelola anggaran publik. Maka setiap pengeluaran, meski bersifat personal, mudah diseret ke dalam ranah etik dan kepantasan.

Menurut pakar komunikasi politik, Effendi Gazali, persepsi publik terhadap pejabat publik sangat dipengaruhi oleh simbol dan citra. Ketika seorang pemimpin menampilkan gaya hidup tertentu, publik cenderung mengaitkannya dengan prioritas kepemimpinan.

“Masalahnya bukan semata angka, tetapi konteks sosialnya. Di tengah masyarakat yang masih berjuang secara ekonomi, simbol kemewahan menjadi sensitif,” kira-kira demikian garis besar pandangannya.

Sementara itu, sosiolog Musni Umar melihat fenomena ini sebagai bagian dari kecemburuan sosial yang wajar dalam masyarakat yang timpang. Ketika jarak antara elite dan rakyat terasa lebar, hal-hal yang sebenarnya privat bisa menjadi isu publik. Dalam situasi seperti ini, transparansi menjadi kunci untuk meredam kecurigaan.

Di sisi lain, pakar etika publik Azyumardi Azra dalam berbagai tulisannya tentang kepemimpinan menekankan bahwa pejabat publik dituntut menjaga kesederhanaan sebagai bagian dari moralitas kekuasaan. Kesederhanaan bukan berarti anti-perawatan diri, tetapi soal sensitivitas terhadap kondisi sosial masyarakat yang dipimpin.

Dari sudut pandang ini, polemik biaya kecantikan bukan semata soal benar atau salah, melainkan soal “rasa kepantasan”. Apakah pengeluaran itu menggunakan dana pribadi atau negara? Jika pribadi, maka ruang kritik sebenarnya lebih terbatas. Namun jika tidak ada kejelasan, maka wajar publik mempertanyakan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kritik rasional dan sensasi berlebihan. Publik seharusnya lebih fokus pada kinerja: bagaimana pembangunan berjalan, bagaimana kebijakan berdampak, dan apakah kesejahteraan masyarakat meningkat.

Menariknya, dalam konteks politik modern, penampilan memang tidak bisa dipisahkan dari elektabilitas. Studi dalam psikologi politik menunjukkan bahwa pemilih seringkali membuat keputusan berdasarkan kesan visual dalam hitungan detik. Artinya, investasi pada penampilan termasuk perawatan, secara tidak langsung adalah bagian dari strategi komunikasi politik.

Meskipun, strategi ini memiliki risiko. Ketika terlalu menonjol, ia bisa berbalik menjadi bumerang. Publik bisa menilai pemimpin lebih sibuk merawat citra daripada menyelesaikan masalah nyata. Di titik inilah keseimbangan menjadi penting: antara menjaga penampilan dan menunjukkan kinerja substantif.

Jadi, apakah biaya Rp450 juta itu layak diperdebatkan? Jawabannya: ya, tapi dengan proporsi yang tepat. Ia layak dikritisi dalam konteks transparansi dan etika publik, bukan sekadar angka yang dibesar-besarkan tanpa perbandingan.

Karena pada akhirnya, kecantikan dalam politik tidak hanya soal wajah, tetapi juga tentang kebijakan yang adil, kepemimpinan yang berpihak, dan integritas yang terjaga. Jika semua itu hadir, maka biaya perawatan yang berapa pun angkanya, akan menjadi isu kecil yang dengan sendirinya kehilangan relevansi.

Sebaliknya, jika kinerja lemah, maka bahkan pengeluaran sekecil apa pun bisa menjadi besar di mata publik. Di situlah politik bekerja: bukan hanya soal apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana ia dipersepsikan. Sukur loci.