Sofifi, malutpost.com -- Wakil Gubernur Maluku Utara (Malut), Sarbin Sehe, menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Maluku Utara berkomitmen menggunakan produk lokal dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sarbin, pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak sekadar menjadi proses administratif, tetapi merupakan instrumen strategis dalam menggerakkan roda perekonomian daerah.

"Kolaborasi antara Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Maluku Utara dengan LKPP ini adalah langkah konkret untuk menjawab tantangan akses dan pemahaman sistem bagi pelaku usaha lokal. Kami ingin potensi besar produk lokal Maluku Utara dapat dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat melalui sistem yang transparan dan inklusif," kata Sarbin, Senin (13/4/2026).

Ia menegaskan, seluruh jajaran OPD harus menunjukkan komitmen penuh dalam penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN), khususnya produk lokal, dalam setiap kegiatan pengadaan pemerintah.

"Integritas dan hati yang baik harus kita satukan dalam kehidupan kita. Dengan itu, kita bisa memperbaiki proses pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kepada pelaku usaha, jadilah pelaku usaha yang terhormat," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menyasar pelaku usaha yang belum berpengalaman agar mampu bersaing secara profesional dan legal.

Salah satu fokus utama adalah mendorong pelaku usaha mendaftarkan produknya ke dalam Katalog Elektronik (e-Katalog).

Iwan juga mengungkapkan capaian positif dalam pengadaan di daerah. Berdasarkan data INAPROC per 9 April 2026, nilai transaksi pengadaan barang dan jasa untuk UMK-K di Provinsi Maluku Utara telah mencapai Rp 275,09 miliar.

"Pengadaan barang/jasa pemerintah harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Kegiatan ini dirancang untuk menjawab hambatan regulasi, literasi digital, hingga kapasitas teknis sehingga pelaku usaha kita siap dan mampu memenangkan paket pekerjaan pemerintah," jelas Iwan.

Sebagai bentuk dukungan, LKPP memberikan apresiasi kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi di Maluku Utara yang dinilai telah menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pengadaan pemerintah.

Pemerintah juga memastikan akan terus membangun ekosistem pengadaan yang akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah. (nar)