Sofifi, malutpost.com – Gubernur Sherly Tjoanda kembali melakukan perombakan jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut).

Sebanyak 22 pejabat dilantik, terdiri atas tiga pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) dan 19 pejabat eselon III- IV. Pelantikan dipimpin Sekretaris Provinsi (Sekprov) Samsuddin A. Kadir di Ruang Rapat Lantai IV Kantor Gubernur, Kamis (16/7/2026).

Pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku Utara Nomor 800.1.3.3/KEP/JPTP-MU/004/VII/2026. Sementara pejabat administrator dan pengawas dilantik berdasarkan SK Gubernur Nomor 800.1.3.3/KEP/ADM-004/VII/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas di lingkungan Pemprov Malut.

Dari tiga pejabat eselon II yang dilantik, Hairil Hi. Hukum resmi didefinitifkan sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Malut setelah sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pengelolaan sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Biro BPBJ.

Selanjutnya, Ali Fataruba bergeser dari jabatan Kepala Biro Pemerintahan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) menggantikan posisi yang kosong. Adapun jabatan Kepala Biro Pemerintahan kini dipercayakan kepada Suryanto Andili yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Ekonomi. Sementara posisi Kepala Biro Ekonomi untuk sementara akan diisi oleh pelaksana harian.

Selain pejabat eselon II, terdapat 19 pejabat eselon III-IV yang dilantik. Belasan pejabat tersebut sebagai berikut.

• Saiful Abdul Razak Adam, S.Pt., M.Sc sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian.

• Rio Wisnu Hartanto, ST, MT sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

• Zainul Arifin Andi Adjo, SE sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

• Abdul Kadir Usman, SE sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM.

• Ir. Ibnu Salam, ST, M.PWK sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR.

• Fahru Razi Jauhari sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan.

• Donald Mitalesi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan Dinas Kehutanan.

• Malik Turuy sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR.

• Safrudin, ST sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR.

• Cuwandi BI, S.A., M.Si sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR.

• Burhanuddin Hamisi, ST sebagai Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan UPTD Pengelolaan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup.

• Lutfi A. Abdullah, S.Sos. sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapenda Maluku Utara.

• Astuti Jamin, SE sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah.

• Mukti Arif, SSTP sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov.

• Hanifah Haji Ahmad, S.Ag sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD KPH Tidore Dinas Kehutanan.

• Dendi Armen, A.Md sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula.

• M. Rizki Rahadi, SSTP sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga.

• Muhammad Saldi Husin, S.Pd sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian BPBD Maluku Utara.

• Dani Kusuma Wardani, S.Ak., M.Acc sebagai Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan BPKAD Maluku Utara.

Sekprov Samsuddin A. Kadir saat membacakan sambutan Gubernur Sherly menyampaikan, pelantikan disebut sebagai bagian dari penguatan birokrasi untuk menjawab tantangan pembangunan daerah.

"Setiap pelantikan merupakan langkah strategis untuk memastikan organisasi pemerintah dipimpin oleh aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif," ujar Samsuddin.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penurunan angka kemiskinan, peningkatan konektivitas antarpulau, serta tata kelola pemerintahan yang semakin efektif dan akuntabel.

Karena itu, birokrasi diminta tidak sekadar bekerja secara rutin, tetapi mampu menghadirkan solusi atas setiap persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Saya tidak membutuhkan birokrasi yang sekadar sibuk bekerja. Saya membutuhkan birokrasi yang mampu menyelesaikan persoalan. Ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan banyaknya rapat yang dipimpin atau dokumen yang ditandatangani, tetapi kemampuan menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, menyederhanakan proses, dan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," tegasnya.

Di akhir sambutan, Gubernur mengingatkan seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjaga amanah dengan penuh integritas dan menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

"Pada akhirnya masyarakat tidak akan mengingat berapa lama kita menjabat. Masyarakat akan mengingat apa yang berhasil kita kerjakan untuk mereka. Itulah warisan terbaik seorang aparatur negara," pungkasnya. (cr-01)