Ternate, malutpost.com – Gubernur Maluku Utara (Malut), Sherly Tjoanda, menyampaikan berbagai persoalan pembangunan daerah di hadapan Ketua Umum DPP Partai Golkar yang juga merupakan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dalam Musyawarah Daerah (Musda) VI Partai Golkar Maluku Utara, Minggu (12/4/2026).

Sherly mengungkapkan, Maluku Utara mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia, bahkan sempat menyentuh angka 34 persen. Namun, capaian tersebut belum dirasakan merata oleh masyarakat.

"Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi masih banyak masyarakat yang belum merasakan. Di lapangan masih banyak warga belum punya rumah layak, belum memiliki kamar mandi, bahkan untuk kuliah masih sulit. Nilai tukar petani dan nelayan juga masih rendah," kata Gubernur Sherly.

"Padahal kita daerah yang kaya, daerah raja-raja, tapi sedih nya itu masyarakat Maluku Utara belum kaya dalam arti yang sesungguhnya," tambahnya.

Hal itu kata Sherly, terkait kebijakan pemerintah pusat khususnya pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ia menyebut pemotongan tersebut berdampak besar terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan.

"Kami mengalami pemotongan lebih dari 60 persen dari total DBH. Secara keseluruhan, Maluku Utara dengan 10 kabupaten/kota dan provinsi mengalami pemotongan sekitar Rp 3,5 triliun. Ini sangat menekan struktur APBD, terutama di daerah," jelasnya.

Menurutnya, kondisi itu turut berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan dan jembatan, yang sangat dibutuhkan untuk mendorong pemerataan ekonomi.

"Maluku Utara sangat membutuhkan konektivitas. Tanpa jalan dan jembatan, tidak akan ada pemerataan ekonomi," tegas Sherly.

Ia pun berharap melalui kehadiran Bahlil sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu, aspirasi daerah dapat disampaikan ke pemerintah pusat, khususnya terkait kebijakan DBH ke depan.

"Untuk tahun 2027, kami mohon kiranya DBH tidak dipotong. Kalau DAU itu kewenangan pusat, tetapi DBH sebaiknya tidak dipotong," pintanya.

Sherly juga menyinggung keresahan masyarakat yang mempertanyakan manfaat sumber daya alam di daerah, sementara pembangunan infrastruktur belum maksimal.

"Ketika masyarakat bertanya apa manfaat dari sumber daya alam kita, saya belum bisa menjawab. Karena untuk bangun jalan butuh dana, sementara dananya dipotong," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Sherly menyampaikan apresiasi terhadap Partai Golkar yang dinilai konsisten mengedepankan kerja nyata dan solusi konkret.

"Mewakili Pemerintah Provinsi Maluku Utara, saya melihat Partai Golkar selalu mengutamakan kerja nyata, menjaga stabilitas, dan memberikan solusi konkret. Itu sejalan dengan kami di Pemprov," pungkasnya. (nar)