Ekologi Kebudayaan

Dengan demikian, perubahan ekologis pada dasarnya juga merupakan perubahan kebudayaan. Sebab, sebagaimana dijelaskan Koentjaraningrat, kebudayaan mencakup sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia.
Cara memperoleh air, menangkap ikan, memenuhi pangan, hingga berinteraksi dengan kelompok lain merupakan bagian dari kehidupan kebudayaan.
Pemajuan Kebudayaan
Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Pasal 5 menetapkan sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan, termasuk adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, dan bahasa.
Sejumlah objek tersebut memiliki hubungan erat dengan ekologi. Pengetahuan masyarakat tentang laut, hutan, dan pertanian tidak lahir begitu saja, melainkan tumbuh dari interaksi panjang dengan lingkungan.
Karena itu, pemajuan kebudayaan tidak cukup dilakukan melalui pendokumentasian tradisi atau penyelenggaraan festival seni. Kondisi ekologis yang memungkinkan pengetahuan dan praktik tersebut tetap hidup juga harus dilindungi.
Tidak banyak artinya mendokumentasikan pengetahuan masyarakat tentang hutan apabila hutan tempat pengetahuan itu berkembang terus mengalami kerusakan. Begitu pula pengetahuan masyarakat pesisir apabila laut yang menjadi ruang kehidupannya tercemar.
Asas keberlanjutan dalam Pasal 3 UU Pemajuan Kebudayaan seharusnya menjadi pijakan penting. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan persoalan ekologis ke dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kebijakan pembangunan. Industri, perkebunan, maupun proyek energi harus memperhitungkan dampaknya terhadap sumber air, wilayah tangkap nelayan, lahan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan sosial.
Kita tidak sedang menolak pembangunan atau meminta masyarakat kembali ke kehidupan masa lalu. Masyarakat berhak memperoleh pekerjaan, teknologi, dan kesejahteraan. Namun, pembangunan tidak boleh membuat mereka kehilangan akses terhadap kebutuhan dasar dan ruang penghidupan.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar