Urgensi Reformasi Prinsip Non-intervensi ASEAN
Menembus Kabut Asap Impunitas

Temuan WALHI melalui Who’s Behind the Fire? (Oktober 2026) membongkar empat akar masalah karhutla, yakni: minimnya transparansi kepemilikan modal asing lintas batas; keterlibatan jejaring elite oligarki dalam konsesi perkebunan berisiko tinggi; masifnya titik panas di proyek strategis nasional (PSN) Merauke akibat pembukaan lahan Food Estate;
Serta pola pelanggaran berulang oleh korporasi besar. Ironisnya, penegakan hukum domestik kerap “terhambat” karena hanya menyasar anak perusahaan di lapangan, alih-alih menjegal korporasi pusat di tingkat atas.
Menariknya Temuan WALHI tidak hanya menyangkut aktor-aktor domestik, tetapi juga korporasi lintas negara. WALHI mengungkapkan keterkaitan sembilan korporasi yang terhubung langsung dengan titik-titik panas karhutla dengan pemegang saham atau induk perusahaan yang berbasis di Singapura, Malaysia, dan Hong Kong, serta jejaring keuangan di sejumlah negara lain.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah kepentingan bisnis lintas negara tersebut yang menyebabkan keengganan Malaysia dan Singapura untuk menggugat Indonesia atas kabut asap lintas batas?
Persoalan tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak terlepas dari kepentingan ekologis dan ekonomi yang saling berkaitan antarnegara.
Karena itu, diperlukan reformasi penafsiran prinsip non-intervensi agar lebih responsif terhadap kepentingan bersama dalam perlindungan lingkungan hidup.
ASEAN tidak seharusnya berlindung di balik dalih kedaulatan ketika kerusakan lingkungan lintas batas justru berujung pada impunitas para perusak lingkungan mengingat lingkungan hidup tidak mengenal batas teritorial negara. Kerusakan dalam yurisdiksi suatu negara dapat dirasakan oleh negara lain.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Karel Vasak, seorang ahli hukum Ceko-Prancis, yang menurutnya lingkungan hidup sudah bertransformasi sebagai hak generasi ketiga, yakni hak yang perlindungan dan pemenuhannya menuntut solidaritas kolektif antarindividu, komunitas, dan negara, karena tidak lagi terkungkung pada kewajiban salah satu pihak saja.(*)


Komentar