Urgensi Reformasi Prinsip Non-intervensi ASEAN
Menembus Kabut Asap Impunitas

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Harian Kompas mencatat bahwa pada 26 September 1997, pesawat Garuda Indonesia jatuh terbakar di Sibolangit, Sumatera Utara, akibat terbatasnya jarak pandang, yang menewaskan 234 orang.
Risiko kecelakaan kembali terjadi pada karhutla tahun ini setelah dua helikopter dilaporkan jatuh saat menjalankan misi pemadaman api. Ironisnya, besarnya dampak tersebut belum diikuti penetapan status bencana nasional.
Padahal, Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menetapkan indikator penentuan status dan tingkat bencana, meliputi jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, luas wilayah terdampak, serta dampak sosial-ekonomi.
Karhutla seakan menjadi acara tahunan yang diselenggarakan oleh salah satu rumah di kompleks permukiman padat penduduk. Saat terjadi kebakaran di salah satu halaman rumah, penghuni rumah pun tidak tahu siapa yang membakarnya, tetapi asapnya telah masuk hingga ke rumah-rumah tetangga.
Protes dari para tetangga bermunculan, tetapi diabaikan otoritas yang menangani kebakaran rumah tersebut. Hingga pada akhirnya, penghuni rumah tersebut muak dan mendesak para tetangga untuk menggugat si pembakar halaman dan otoritas yang menangangi kebakaran rumahnya sendiri.
Ironisnya, belakangan diketahui bahwa para tetangga yang melayangkan protes juga turut terlibat dalam proses pembakaran. Pada akhirnya, para penghuni rumah terbakar dan tetanggalah yang merasakan dampaknya.
Analogi tersebut sengaja saya gunakan untuk menggambarkan karhutla yang berulang setiap tahunnya di Indonesia, dan selalu berujung pada kecaman dari dalam dan luar negeri, khususnya negara-negara terdampak seperti Malaysia dan Singapura.
Di Lingkungan ASEAN sebenarnya telah ada perjanjian regional yang mengatur asap lintas batas ini melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) 2002, dan Indonesia sendiri baru meratifikasinya dua belas tahun kemudian melalui UU Nomor 26 Tahun 2014.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar