Urgensi Reformasi Prinsip Non-intervensi ASEAN
Menembus Kabut Asap Impunitas

Waktu yang relatif lama dan menjadikannya ironi, mengingat Indonesia sebagai negara yang paling sering terjadi karhutla, dan kelahiran AATHP berasal dari karhutla 1997-1998.
Dampak lintas wilayah tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan lagi semata-mata urusan domestik Indonesia, melainkan persoalan regional yang menuntut tanggung jawab dan solidaritas antarnegara.
Namun, kendati AATHP telah disepakati untuk menangani persoalan ini, penerapannya di lapangan masih terkendala oleh prinsip dasar ASEAN, yakni non-intervensi.
Prinsip non-intervensi membatasi ruang bagi ASEAN untuk meminta pertanggungjawaban Indonesia atas kegagalannya menangani karhutla dan menegakkan hukum domestik yang berdampak lintas batas.
Negara-negara terdampak, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei, cenderung merespons melalui protes diplomatik secara persuasif serta menawarkan bantuan, alih-alih menempuh tekanan hukum.
AATHP tidak mengatur mekanisme sanksi yang jelas bagi negara yang gagal memenuhi kewajibannya. Akibatnya, daya ikat dan efektivitas implementasinya menjadi terbatas.
Karakter tersebut menunjukkan kompromi ASEAN dalam mempertahankan prinsip non-intervensi, sehingga mekanisme penegakan kewajiban cenderung lemah, dan justru melemahkan di saat-saat yang paling dibutuhkan, karena sering kali melumpuhkan respons kolektif terhadap krisis kemanusiaan maupun ekologis di kawasan.
Hal ini tercermin dalam krisis Timor Timur, ketika ASEAN hampir tidak berperan dalam proses penanganannya.
Dalam persoalan kabut asap lintas batas, penelitian Fikri Muhammad (2021), mengungkapkan bahwa prinsip tersebut dipandang Singapura sebagai faktor pembatas bagi upaya penyelesaian masalah, termasuk keterbatasan keterlibatan ASEAN dalam menghadapi junta militer Myanmar dalam kasus etnis Rohingya.
Baca Halaman Selanjutnya..


Komentar