Kasus di Ternate bukanlah keadaan darurat, melainkan kelalaian perencanaan dan pembiaran tata kelola. Material proyek wajib didatangkan secara legal dari luar pulau, misalnya dari daratan Halmahera, bukan dengan merusak bukit Ternate secara ilegal.

Dampak kerusakan lingkungan akibat galian C di Ternate bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas. Longsoran lereng perbukitan dan rusaknya daerah tangkapan air sudah nyata berada di depan mata.

Jika bencana ekologis terjadi akibat bukit-bukit Ternate dikeruk tanpa kendali, maka struktur beton Sabodam yang dibangun dengan material ilegal itu tidak akan mampu menebus kerusakan yang diciptakannya.

Polda dan Kejaksaan Jangan Main Aman!

Kita tidak boleh lagi toleran terhadap kompromi birokrasi ini. Polda Maluku Utara, Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, serta PPNS Dinas ESDM harus segera keluar dari zona nyaman.

Jangan biarkan tepuk tangan apresiasi dari Sekot Ternate meninabobokan kewajiban konstitusional APH untuk menyidik sebuah tindak pidana lingkungan. Sudah saatnya institusi penegak hukum di Maluku Utara menunjukkan taji dan integritasnya secara penuh tanpa pandang bulu.

Pertama, lakukan penyegelan total tanpa tebang pilih terhadap seluruh alat berat ekskavator yang beroperasi di titik galian C ilegal Kota Ternate.

Kedua, periksa dan seret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, serta Kasatker BWS Maluku Utara ke meja hijau menggunakan Pasal 161 UU Minerba jo. Pasal 591 KUHP Baru, serta kembangkan ke arah UU Tindak Pidana Korupsi jika ditemukan kerugian perekonomian negara akibat kerusakan ekologis.

Hukum tidak boleh bertekuk lutut dihadapan kebijakan birokrasi menyimpang, hanya untuk mengejar target serapan anggaran dan progres fisik pembangunan.

Jika APH di Maluku Utara tetap memilih untuk tutup mata karena silau oleh jabatan para petinggi balai dan eksekutif daerah, maka APH telah menggadaikan wibawa hukum demi melapisi jalan bagi kehancuran ekologis Pulau Ternate. Fiat Justitia Ruat Caelum—hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit runtuh.(*)