Pembusukan Pasal 161 UU Minerba dan Pasal 591 UU 1/2023 tentang KUHP Nasional

Secara hukum positif, tidak ada satu pun celah regulasi yang membenarkan penggunaan material ilegal dalam proyek pemerintah, dengan alasan apa pun. Mari kita bedah secara yuridis menggunakan instrumen hukum.

Dalam Pasal 161, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan dengan sangat tegas:

"Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin lainnya... dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)."

Pasal 591 ayat (1) Frasa "memanfaatkan" dalam undang-undang sektoral tersebut kini diperkuat secara tepat oleh kodifikasi hukum pidana nasional baru yaitu undang-uuundang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menegaskan bahwa dipidana karena penadahan setiap orang yang membeli, mengangkut, hingga memanfaatkan benda yang "patut diduga" berasal dari tindak pidana.

Rantai pasok ilegal pada proyek Sabodam di Jambula, Sasa, dan Rua telah memenuhi unsur kumulatif kedua undang-undang tersebut. Kontraktor, PPK, hingga Kasatker BWS adalah entitas Profesional yang secara hukum patut diduga mengetahui legalitas barang yang mereka gunakan.

Jika mereka abai memeriksa izin vendor galian C, mereka secara sah memenuhi kualifikasi sebagai Penadah kejahatan lingkungan.

Dalih "Keadaan Darurat" yang Keliru

Ada pembelaan terselubung yang sering dilemparkan ke ruang publik, yang tampaknya juga diamini oleh eksekutif maupun Legislatif: “Jika galian C ilegal ditutup, proyek Sabodam akan mandek, dan keselamatan warga terancam.” Ini adalah kesesatan berpikir secara yuridis yang sangat berbahaya.

Pasal 33 dan Pasal 42 Dalam hukum pidana, doktrin keadaan darurat (noodtoestand) atau daya paksa (overmacht) sebagaimana diatur dalam KUHP Baru hanya dapat digunakan jika tidak ada pilihan lain demi menyelamatkan kepentingan hukum yang jauh lebih besar.

Baca Halaman Selanjutnya..